Home Headline Sinergitas Antar BUMD di Jateng Belum Terbangun Dengan Baik

Sinergitas Antar BUMD di Jateng Belum Terbangun Dengan Baik

2437
0

SEMARANG, 08/07 (Beritajateng.net) – DPRD Jateng menilai sinergitas antar BUMD di lingkungan Pemprov Jawa Tengah saat ini belum terbangun dengan baik. Hal tersebut terlihat dengan belum terciptanya rasa saling membutuhkan dan saling membantu untuk tumbuh bersama sebagai sesama BUMD milik Pemprov Jateng.

Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah Asfirla Harisanto mengungkapkan hal tersebut dalam kunjungan mendadak di Bank Jateng Cabang Magelang, Kamis (8/2). Kesimpulan ini disampaikan setelah ditemukan data bahwa perusahaan penjaminan PT Jamkrida hanya mendapat kerjasama penjaminan dengan Bank Jateng pada jenis kredit Mitra 25, sedangkan pada jenis kredit yang lain, Bank Jateng menggandeng perusahaan lain sebagai penjaminnya.

Kredit Mitra 25 yang digagas oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo tersebut merupakan kredit yang diperuntukkan bagi masyarakat menengah ke bawah terutama kalangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan plafon sebesar Rp. 25 juta dan tanpa agunan.

“Mitra 25 merupakan kredit penuh resiko dan harus disalurkan dengan cermat, tepat sasaran dan melalui analisa yang mendalam sebelum dikucurkan. Kredit ini yang dikerjasamakan penjaminannya kepada Jamkrida. Kenapa kredit lainnya tidak diberikan?,” ungkapnya.

Asfirla memberikan pemahaman kepada jajaran kantor cabang Bank Jateng Magelang dan Cabang Pembantu se Kota dan Kabupaten Magelang bahwa Jamkrida merupakan saudara muda sesama BUMD yang sahamnya dimiliki oleh Pemprov Jateng. Oleh karena itu dia mengharapkan agar ada upaya yang sinergis dalam membantu membesarkan Jamkrida terutama oleh Bank Jateng.

“Jangan hanya balungnya saja yang diberikan ke saudara mudanya sedangkan dagingnya diberikan kepada orang lain,” katanya.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Komisi C, jelas Bogi (sapaan Asfirla), ditemukan banyak kasus pada penyaluran kredit Mitra 25 mulai dari besarnya angka kredit macet, usaha debitur yang tidak memenuhi syarat kelayakan usaha (bangkable) sampai penyaluran yang tidak tepat sasaran.

“Kami menemukan kredit Mitra 25 yang macet gara gara debiturnya dipermainkan oleh makelar dimana dengan dalih nilai kredit digunakan bersama sehingga pada saat mengangsur si debitur tersebut tidak mau membayar cicilan dengan penuh sesuai dengan perjanjian dengan alasan tidak menikmati semua dana kredit yang diberikan.

Selain persoalan seputar penyaluran kredit Mitra 25, Komisi C juga menyoroti aduan yang berasal dari beberapa LSM tentang adanya penyaluran kredit pensiun dimana ditemukan agunan berupa SK pensiun palsu. Sementara SK aslinya berada di bank lain yang nilainya mencapai sekitar Rp. 3 miliar lebih.

Menanggapi pesoalan yang disampaikan Anggota Komisi C tersebut, Kepala Cabang Bank Jateng Magelang Herry Tunggal Supriyadi mengemukakan, kredit pensiun sebagaimana dilaporkan oleh LSM merupakan kejadian lama yang saat ini sebagian diantaranya sudah berhasil diselesaikan.
“Kasus tersebut terjadi pada tahun 2008 dan yang masih tercatat di neraca kami datanya adalah 21 orang klaimnya tidak dicairkan, 7 debitur menggunakan SK aspal dengan nilai Rp. 460 juta dan masih ada satu orang debitur yang memiliki hutang senilai Rp. 200 juta keberadaannya tidak ditemukan,” jelasnya.

Sedangkan persoalan penyaluran kredit Mitra 25, Herry mengatakan, secara kwantitas pihanya berusaha menyalurkan sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia agar bisa menjangkau banyak UMKM. Pihaknya berjanji akan lebih cermat dalam melakukan analisa kredit untuk mengurangi resiko kredit macet pada sektor kredit tanpa agunan ini.

(NK)