Home News Update Sigit Ibnusaraspono : Penempatan Lurah Harus Sesuai Domisili

Sigit Ibnusaraspono : Penempatan Lurah Harus Sesuai Domisili

383

image

Semarang, 12/7 (BeritaJateng.net) – Sigit Ibnugroho Sarasprono, Ketua Prabowo Center sekaligus bakal calon wali kota Semarang memiliki ide-ide segar yang akan di lakukan jika terpilih menjadi pemimpin daerah di Pilwakot 2015 nanti.

Sigit, sapaan akrab Sigit Ibnugroho Sarasprono ini menyatakan penempatan kepala kelurahan atau lurah harus disesuaikan dengan domisili atau tempat tinggalnya.

“Lurah harus tinggal di kelurahan sekitar, atau minimal masih tinggal di satu kecamatan. Jadi, ada tanggung jawab sosial dan moral,” kata Ketua Prabowo Centre Semarang itu, di Semarang, Sabtu malam.

Sigit merupakan bakal calon wali kota yang mendaftarkan diri di Koalisi Garuda-Matahari yang dibangun Gerindra dan Partai Amanat Nasional (PAN) menghadapi Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang 2015.

Menurut dia, penempatan lurah yang diambilkan dari pegawai negeri sipil (PNS) yang tinggal di wilayah setempat akan mengoptimalkan pengembangan potensi yang dimiliki daerah yang bersangkutan.

Selama ini, kata dia, penempatan lurah sebagai pejabat pemangku kepentingan di wilayah kelurahan tidak mempertimbangkan domisili sehingga pelaksanaan birokrasi dan pembangunan kerap terkendala.

“Sebagai contoh, lurah di tempat saya, misalnya, ternyata bukan orang situ, namun tinggal di daerah yang jauh. Warga mau ‘ngurus’ ini-itu kan susah. Lurahnya sudah pulang, dan sebagainya,” katanya.

Terlebih lagi, kata dia, lurah yang tinggal di daerah setempat tentunya lebih mengetahui persoalan warganya secara detail dan mendalam ketimbang orang yang tinggalnya bukan di daerah itu.

“Jangan sampai, misalnya, ada konflik warga ternyata lurahnya tidak bisa menyelesaikan karena tidak tahu persoalannya. Kalau orang asli ‘situ’, pasti paham persis persoalan warganya,” tegasnya.

Selain itu, kata dia, seorang lurah secara tidak langsung setidaknya merasa memiliki tanggung jawab sosial dan moral karena dirinya memimpin dan memangku kepentingan warga di wilayahnya sendiri.

“Kalau kelurahan yang dipimpinnya tidak maju kan jadi sungkan sendiri dengan warganya, dan sebagainya. Mau seenaknya sendiri juga tidak enak karena setiap hari berinteraksi dengan warganya,” katanya.

Makanya, kata dia, ke depannya penempatan lurah di Kota Semarang harus disesuaikan dengan domisili agar lebih efektif untuk menjalankan roda pembangunan mulai dari tingkat kelurahan.

“Ya, saya rasa tidak sulit untuk menerapkan kebijakan seperti itu. Cari saja PNS yang memiliki kapabilitas untuk memangku kepentingan tingkat kelurahan dan berdomisili di situ,” pungkasnya. (Bj05)