Home Nasional Serikat Pekerja Pertamina Tolak Blok Mahakam Dikuasai Asing

Serikat Pekerja Pertamina Tolak Blok Mahakam Dikuasai Asing

Serikat pekerja Pertamina tolak blok mahakam dijual ke asing
Serikat pekerja Pertamina tolak blok mahakam dijual ke asing
Serikat pekerja Pertamina tolak blok mahakam dijual ke asing

Cilacap, 22/6 (BeritaJateng.net) –Keputusan pemerintah melalui Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudiraman Said yang menetapkan participating interest Blok Mahakam hanya 70 persen untuk Pertamina, kembali mengundang reaksi keras dari kalangan serikat pekerja Pertamina RU IV Cilacap.

Keputusan yang masih mempercayakan penguasaan 30 persen Blok Mahakam kepada perusahaan asing Total (Perancis) dan Inpex (Jepang) itu dinilai hanya melemahkan kemampuan anak bangsa untuk sepenuhnya mengelola dan menguasai Blok Mahakam.

Bahkan keputusan pemerintah tersebut dianggap merupakan suatu bentuk ketidakberpihakan pemerintah terhadap kedaulatan energi nasional dan cenderung berpihak ke perusahaan asing yang selama ini membuat Indonesia telah kehilangan pendapatan triliyunan rupiah.

Ketua Umum SPPPWK (Serikat Pekerja Pertamina Patra Wijayakusuma) Cilacap, Eko Sunarno dalam pers rilisnya Minggu (21/6/2015) malam menegaskan, keputusan Menteri ESDM itu bertolak belakang dengan apa yang sudah digulirkan sebelumnya.

“Dulu pemerintah menyatakan pada akhir masa kontrak 2017 Blok Mahakam akan diserahkan ke PT Pertamina yang notabene merupakan BUMN  dmana 100 persen sahan dikuasai negara. Kenyatannya Jum’at (19/6) kemarin pernyataan menteri bertolak belakang” tandas Eko didampingi sejumlah pengurus SPPPWK dan BEM Unsoed Purwokerto.

Dalam kesempatan itu SPP PWK menyampaikan sejumlah tuntutan. Diantaranya menuntut pemerintah menarik keputusan komposisi 70  % dan 30 % serta mengeluarkan keputusan baru yaitu 100 persen saham Blok Mahakam milik Indonesia dan dikelola Pertamina. 

Mereka juga menuntut BOD dan Komisaris Pertamina untuk tetap konsisten dengan penyataan sikapnya mampu mengelola dan menguasai 100 persen Blok Mahakam dengan langkah strategis dan nyata.

“Kami juga meminta pemerintah memberantas oknum pejabat yang menggiring opini publik agar meragukan kemampuan Pertamina dan menggiringnya ke perusahaan asing” tutur Eko.

Tuntutan lain, meminta semua pihak menghentikan intervensi dengan menggadaikan kekayaan rakyat untuk memenuhi kepentingan pihak asing maupun para investor.

Selanjutnya KPK juga diminta memantau dan mencermati langkah – langkah yang diambil oleh pemerintah dalam proses penetapan status kontrak dan kepemilikan sahab Blok Mahakam. “Agar bebas dari tindak KKN dan intervensi pihak asing” jelasnya.

Untuk diketahui Blok Mahakam di Kalimantan Timur itu sejak 1966 dikuasai serta dikelola oleh perusahaan asing Total E & P dan Inpex Coorporation dengan kontraknya yang akan berakhir 2017. (BJ33)