Home Headline Sekretaris Golkar Jateng Didakwa Terima Uang yang Dipotong dari Dana Bansos

Sekretaris Golkar Jateng Didakwa Terima Uang yang Dipotong dari Dana Bansos

Ilustrasi

 

Ilustrasi
Ilustrasi

 

Semarang, 17/11 (Beritajateng.net) – Sekretaris Partai Golkar Jawa Tengah Iqbal Wibisono didakwa menerima uang yang dipotong dari dana bantuan sosial pengembangan dan peningkatan pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2008 sebesar Rp60 juta.

Hal tersebut disampaikan Jaksa Penuntut Umum Anto Widi Nugroho dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Senin, yang mengagendakan pembacaan dakwaan.

Menurut jaksa, mantan Ketua Komisi E DPRD Jawa Tengah itu menerima uang dari Gatot Sumarlan, mantan anggota DPRD Kabupaten Wonosobo yang sudah dihukum sebelumnya dalam kasus ini.

Dalam salah satu dakwaan yang disusun secara berlapis tersebut, lanjut dia, terdakwa dinilai telah menawarkan dan meminta uang yang dipotong dari dana bantuan sosial yang diperuntukkan bagi empat lembaga pendidikan di Kabupaten Wonosobo itu.

“Uang yang diterima terdakwa tersebut bukan merupakan haknya,” katanya dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Hastopo itu.

Uang yang diterima tersebut, lanjut Jaksa, diduga berkaitan dengan kekuasaan dan kewenangan atas jabatan terdakwa saat itu sebagai anggota DPRD Jawa Tengah.

Atas perbuatannya itu, Iqbal dijerat secara berlapis dengan pasal 2,3,5 dan 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambahkan dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Atas dakwaan tersebut, Iqbal melalui penasihat hukumnya Yosep Parera langsung mengajukan eksepsi.

Dalam eksepsinya, Yosep menjelaskan tentang pelanggaran yang dilakukan jaksa dalam menyidik kasus tersebut.

“Jaksa telah melanggar pasal 51 KUHAP dalam penanganan kasus ini,” katanya.

Pelanggaran yang dilakukan tersebut, kata dia, berkaitan dengan tidak adanya pasal yang dikenakan dalam empat kali pemeriksaan terdakwa saat di Kejaksaan Negeri Wonosobo.

Dalam sidang tersebut, Yosep juga menanyakan perihal surat yang disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi yang isinya meminta perlindungan hukum dalam kasus ini.

Majelis hakim selanjutnya akan mengecek dahulu perihal surat yang diajukan tersebut.(ant/pj)

Advertisements