Home DPRD Kota Semarang Sekolah Swasta Kompak Tolak Pendirian SMP Negeri Baru di Semarang

Sekolah Swasta Kompak Tolak Pendirian SMP Negeri Baru di Semarang

283
0
Walikota Semarang Hendrar Prihadi menyapa siswa-siswi sekolah Semarang
        SEMARANG, 29/3 (BeritaJateng.net)  – Forum Komunikasi SMP-MTs Swasta Kecamatan Genuk Kota Semarang menyatakan kompak menolak rencana Pemkot Semarang mendirikan SMP Negeri 45 di Kelurahan Banjardowo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Rencana pendirian sekolah negeri baru tersebut dinilai mengancam nasib sekolah swasta di wilayah itu.
         Salah satu perwakilan guru sekolah swasta, Ali Kasmiran mengatakan, Pemkot Semarang akan mendirikan SMPN 45 di Kelurahan Banjardowo. “Kami dari Forum Komunikasi Sekolah Swasta se Kecamatan Genuk menolak. Mengapa menolak? Alasannya, sebelum ini telah didirikan SMPN 43 di daerah Widuri, Kecamatan Bangetayu Kulon. SMPN 43 itu belum sampai kelas III, sudah mau didirikan lagi sekolah baru,” kata Ali.
         Dikatakannya, dampak pendirian SMPN 43 saja telah dirasakan sangat besar bagi sekolah swasta di Kecamatan Genuk. Terutama sekolah Islam. Di antaranya dampak berkurangnya jumlah siswa yang mendaftar di sejumlah sekolah swasta. “Misalnya SMP Al-Islam, SMP Hasanudin, MTs Hidayatussubyan, SMP Nurul Ulum, dan lain-lain. Dampaknya begitu besar sekali,” katanya.
         Selama dua tahun ini, SMP Al-Huda misalnya, dulu mendapatkan enam kelas dalam setiap angkatan. Nah, sekarang ini hanya mendapat siswa dua kelas. “Dua kelas ini saja termasuk kategori kelas gering atau kurus. Per-kelas hanya kurang lebih 20 siswa. Saya di MTs Darul Hasanah, semula 299 siswa, tahun ini hanya 200 siswa,” katanya.
         Menurutnya, apabila diajak bersaing, otomatis sekolah swasta akan kalah bersaing dengan sekolah negeri. Sebab, sekolah negeri dibiayai oleh Pemerintah Kota Semarang. Sedangkan sekolah swasta ini swadaya masyarakat. Kalau dibiarkan, akan banyak sekolah swasta gulung tikar. “Dalam masalah ini, seluruh sekolah swasta menolak,” tegas dia.
         Ketua Forum Komunikasi SMP-MTs Swasta Kecamatan Genuk Kota Semarang, Ahmad Syafii, mengatakan penolakan ini tidak hanya dari Forum Komunikasi Sekolah Swasta saja, tetapi juga masyarakat. “Sudah dikomunikasikan, NU juga sudah mengambil sikap untuk rapat, RT, RW, LPMK, sebagian besar juga menolak,” katanya.
         Dijelaskannya, rencana pendirian SMPN 45 tersebut seiring rencana relokasi warga bantaran sungai akibat terdampak pembangunan normalisasi Banjir Kanal Timur (BKT) yang akan ditempatkan di Rusunawa Kudu, sejumlah kurang lebih 600 warga. Sebagai wujud tanggungjawab pendidikan, Pemkot Semarang bermaksud mendirikan SMPN 45 di Kelurahan Banjardowo Genuk tersebut.
         “Kami menilai rencana itu kurang tepat, lembaga pendidikan di wilayah kami masih sangat mampu untuk menampung anak-anak usia SMP. Sebelumnya, kehadiran SMPN 43 saja sesungguhnya sudah berdampak terhadap SMP/MTs swasta di Genuk. Sehingga kalau SMPN 45 ini didirikan, sama saja pemerintah mencabut hak kami, mencabut izin yang pernah pemerintah berikan kepada kami tidak boleh operasional,” katanya.
          Fakta yang terjadi, kata dia, jumlah siswa SD kelas 6 semakin tahun semakin berkurang. Tetapi SMP swasta dan negeri masih terus didirikan. Pihaknya mengaku telah menghitung jumlah siswa SD di Kecamatan Genuk, proporsinya tidak perlu didirikan SMPN baru lagi. “Sebetulnya ini tidak hanya terjadi di wilayah Genuk saja, tapi juga di Kota Semarang secara umum, temen-temen swasta banyak mengeluh. Sehingga sesungguhnya saat ini Kota Semarang sudah berani moratorium terhadap pendirian SMP Negeri,” tegasnya.
           Sejauh ini, pihak sekolah swasta di Kecamatan Genuk tidak pernah dilibatkan dalam kajian mengenai rencana pendirian SMPN 45 tersebut. “Percuma juga kalau kajian itu dalam kenyataannya justru ditumpangi kepentingan tertentu. Kajian seharusnya mampu memberikan solusi,” katanya.
          Dalam sebuah pertemuan yang dihadiri oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang beberapa waktu sebelumnya, kata dia, telah disampaikan bahwa pendirian SMP Negeri di Kecamatan Genuk tidak tepat. “Saat ini ada 7 SMP swasta, 5 MTs, ini prosesnya lewat pemerintah. Potensi sekolah swasta seharusnya dimaksimalkan dan dibina, bukan justru ada kesan dibinasakan,” katanya.
         Mestinya pemerintah memiliki kajian, jumlah siswa SD di Kecamatan Genuk mestinya menjadi perhitungan. Beda lagi kalau terjadi ledakan jumlah penduduk yang signifikan, sehingga penting untuk menambah sekolah baru. “Mestinya itu yang jadi kajian dan perhitungan,” katanya.
         Saat ini sudah berdiri 3 SMP Negeri, yakni SMP Negeri 20, SMP Negeri 43, dan SMP Filial Negeri 20 Semarang. Tidak jauh dari wilayah Genuk, ada SMP Negeri 34 dan SMP Negeri 1 Sayung. “Sehingga itu lebih dari cukup kebutuhan akan adanya sekolah negeri di wilayah tersebut,” katanya.
         Sedangkan di Genuk memiliki 29 SD/MI Negeri dan swasta yang setiap tahun meluluskan kurang lebih 1.725 siswa. Kurang lebih 850 siswa di antaranya mendaftar di 3 SMP Negeri. Sisanya 875 mendaftar di SMP-MTs swasta di Kecamatan Genuk yang berjumlah 12 sekolah. Sehingga tiap sekolah hanya mendapatkan kemungkinan pendaftar kurang lebih 73 siswa setiap tahun. “Ini akan berbeda lagi kalau Dinas Pendidikan Kota Semarang mendirikan SMPN 45. Akan dibawa ke mana nasib SMP/MTs swasta?” bebernya.
         Anggota Komisi D DPRD Kota Semarang, Anang Budi Utomo mengaku belum menerima aduan secara resmi mengenai masalah penolakan rencana pendirian SMPN 45 di Kelurahan Banjardowo Genuk tersebut. “Untuk pendirian sekolah negeri tentu telah melalui kajian dan ada tim yang memverifikasi. Di dalamnya, ada perwakilan BMPS (Badan Musyawarah Perguruan Swasta) atau wadah perhimpunan yayasan pengelola sekolah swasta,” katanya.
          Sehingga rencana penempatan SMPN 45 mestinya juga atasnya permintaan dan ada aspirasi dari warga setempat. “Dibicarakan dulu, kan baru sosialisasi dan kajian,” katanya. (EL)