Home Hukum dan Kriminal Sejumlah Proyek di Kudus Diduga Langgar Bestek

Sejumlah Proyek di Kudus Diduga Langgar Bestek

Kudus, 28/12 (Beritajateng.net) – Lembaga Swadaya Masyarakat Milisi Penyelamat Uang Rakyat (M-PUR) Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menemukan sejumlah proyek infrastruktur di daerah setempat yang diduga tidak sesuai bestek sehingga dikhawatirkan mudah mengalami kerusakan.

Menurut Divisi Monitoring Pembangunan MPUR Kudus Supriyadi di Kudus, Minggu, proyek infrastruktur yang mulai mengalami kerusakan meliputi, Jalan Usaha Tani (JUT), jalan lingkungan pasar Jekulo dan jalan lingkungan di beberapa desa yang masuk wilayah pinggiran.

Hal itu, kata dia, disebabkan karena SKPD terkait tidak melakukan pengawasan jaminan kontruksi dalam proses pembangunannya secara tegas.

Selain itu, kata dia, hal itu diperparah dengan tingkat pengawasan yang masih minim sehingga hasilnya tidak sesuai perencanaan.

“Jika pengawasannya berlangsung ketat, kami yakin kualitas proyek yang dikerjakan sesuai perencanaan,” ujarnya.

Pengalaman yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, kata dia, banyak proyek infrastruktur berumur kurang dari satu tahun mengalami kerusakan.

Kerusakan yang terjadi, kata dia, dibiarkan tanpa dilakukan evaluasi guna menentukan penyebabnya.

“Sepertinya SKPD terbiasa menggeneralisasi kerusakan yang terjadi akibat dampak bencana alam,” ujarnya.

Seharusnya, kata dia, dilakukan analisa secara teknis guna memastikan kemungkinan terjadinya pengurangan kualitas yang sengaja dilakukan oleh penyedia barang dan jasa (rekanan).

“Para penyedia barang dan jasa bertanggung jawab terhadap kualitas proyek,” ujanya.

Pelaksana proyek, kata dia, akan diikat oleh aturan ganti rugi ketika hasil pekerjaannya mengalami kerusakan atau tidak sesuai kualifikasi yang telah ditentukan.

Kontraktor yang melangggar, kata dia, bisa diancam hukuman penjara maksimal lima tahun.

Selama ini, kata dia, masyarakat jarang mengetahui masa perawatan pascapengerjaan kontruksi.

Ia menduga, hal itu memang sengaja ditutupi untuk menghindari komplain masyarakat.

Dengan demikian, kata dia, rekanan akan terbebas dari tanggungjawab untuk memperbaiki atau mengganti barang/jasa yang tidak sesuai dengan kualifikasi mutu yang ditentukan.

“M-PUR mendesak Pemkab Kudus untuk serius dalam melaksanakan kegiatan yang dibiayai uang rakyat,” ujarnya.

Kerusakan yang diakibatkan oleh pengurangan volume dan rendahnya kualitas proyek, kata dia, jangan lagi dibebankan kepada rakyat.

Padahal, lanjut dia, jaminan kontruksi yang dilaksanakan secara konsisten akan berampak pada efisiensi anggaran sehingga pemerataan pembangunan bisa terwujud di Kabupaten Kudus. (Ant/BJ)

Advertisements