Home Hukum dan Kriminal Satpol PP Segel Bangunan Talud Perumahan Tak Berizin

Satpol PP Segel Bangunan Talud Perumahan Tak Berizin

IMG_20151012_120831
Petugas Satpol PP menyegel bangunan talud di Rt7/10 Kelurahan Jomblang, Candisari, Semarang, Senin (12/10).

Semarang, 12/10 (BeritaJateng.net) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang menyegel talud tak berizin yang sengaja dibangun pengembang perumahan di RT07/RW 10 kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari, Semarang.

“Terpaksa kami hentikan pembangunan talud tak berizin yang sudah berjalan kurang lebih dua minggu,” ujar Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satpol PP Kota Semarang Kusnandir, Senin (12/10) siang.

Di lokasi pembangunan talud, lanjut Kusnandir, ada enam orang pekerja. Setelah kedatangan Satpol PP yang dibantu petugas PSDA, Babinkamtibmas dan lurah Jomblang, pekerjaan langsung dihentikan dan petugas langsung mengamankan peralatan proyek seperti alat berat, sekop, ember dan pacul.

Penghentian pembangunan sempat di warnai cek cok dengan petugas lantaran, pekerja merasa hanya dipekerjakan tanpa tahu jika talud yang dibangun belum berijin.

IMG_20151012_120836

Kusnandir menjelaskan, rencananya pembangunan talud untuk pembatas perumahan sebanyak 14 unit yang akan dibangun diarea tersebut.

“Proyek pembangunan belum memiliki izin dari instansi terkait, terlebih aduan warga yang resah dan khawatir sungai menyempit dan dapat menyebabkan banjir dan erosi pada saluran jika musim hujan,” ungkap Kusnandir.

Menurutnya, pembangunan talud melanggar Perda nomor 5 tahun 2009 tentang bangunan Gedung dan Perda 13 ahun 2006 tentang pengendalian lingkungan hidup.

“Setelah disegel, kami menghimbau agar yang bersangkutan mengurus perijinan dan melakukan musyawarah dengan warga lingkungan. Selama belum ada izin dari instansi terkait dilarang melanjutkan bangunannya,” katanya.

Sementara itu, Lurah Jomblang Fx Sugito menyatakan tidak menerima izin dari pengembang. Hanya saja, pihaknya mendapatkan laporan dari warga bahwa pembangunan menganggu aliran sungai terlebih saat musim hujan.

“Dua minggu yang lalu saat awal pembangunan talud, kami pernah memberi masukan ke pihak kontraktor agar membereskan izin terlebih dahulu dan melakukan koordinasi dengan Dinas PSDA, namun tidak digubris,” ungkapnya.

Pihaknya mengaku tidak mengetahui pengembang maupun perusahaan yang mendirikan talud. “Kami belum tahu itu dari PT apa pengembangnya siapa belum tahu. Katanya miliknya pak Joko, pak Joko siapa saya belum tahu. Yang pasti ini meresahkan warga,” imbuhnya. (Bj05)