Home Headline Satpol PP Blora Kosek Cafe Karaoke Ilegal

Satpol PP Blora Kosek Cafe Karaoke Ilegal

174
0
Satpol PP Blora Kosek Cafe Karaoke Ilegal
          BLORA, 5/12 (BeritaJateng.net) – Petugas gabungan dari satpol PP kabupaten Blora, Denpom dan polres Blora Senin malam (4/12/2017) mengosek sejumlah cafe karaoke ilegal yang ada di kabupaten Blora. Sejumlah cafe karaoke diberikan peringatan sementara untuk pemandu karaoke (PK) dilakukan pendataan oleh petugas.
           Sasaran petugas kali ini adalah cafe karaoke yang berada di komplek lokalisasi Yang jrong di kecamatan kunduran kabupaten Blora. Di tempat ini, petugas mendatangi 7 cafe karaoke ilegal, namun saat operasi digelar hanya ada 3 cafe karaoke yang masih beroperasi sementara 4 lainnya sudah tutup lebih awal. 3 cafe karaoke yang masih beroperasi masing-masing adalah cafe karaoke nirwana, 99 dan sulam.
           Kabid penindakan peraturan daerah satpol PP kabupaten Blora, Suripto mengatakan, razia malam ini sebagai langkah pembinaan terkait perda nomor 5 tahun 2017, tentang kepariwisataan, perda nomor 1 tahun 2017 tentang ketertiban umum dan perda nomor 8 tentang ijin usaha pendirian usaha minuman beralkohol.
          “Kami berharap kepada pengusaha cafe karaoke untuk menaati perda yang ada. Kami akan selalu melakukan pembinaan dan akan kami lakukan penindakan jika cafe karaoke tidak patuh terhadap perda yang ada,” kata Suripto.
         Menurut Suripto, diberlakukannya Perda nomor 5 tahun 2017 tentang kepariwisataan, secara otomatis cafe yang berdiri ini tidak sesuai dengan Perda yang ada.
          “Kepada pengusaha cafe siap-siap karena dengan adanya perda ini, otomatis cafe yang berdiri tidak sesuai,” ucapnya.
           Suripto juga meminta agar pengusaha cafe karaoke tidak menjual miras dan narkoba. “Ketika pengusaha menjual miras maka ia harus ijin, karena sangsinya bisa dipidana 3 bulan dan denda Rp 25 juta,” lanjutnya.
         Dalam operasi yang berlangsung sampai tengah malam ini, petugas tidak melakukan penindakan. Petugas hanya melakukan pembinaan dan melakukan pendataan terhadap sejumlah pemandu karaoke (PK) yang ada.
           “Lantaran saat ini belam ada regulasi atau peraturan bupati (Perbub), pihaknya tidak bisa menindak para pelangar, jadi baru sebatas melalukan pengawan rutin dengan turun langsung ke tempat hiburan”, pungkasnya.
(MN/El)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here