Home Nasional Saatnya DPR RI Jadi Lokomotif Pemberantasan Korupsi

Saatnya DPR RI Jadi Lokomotif Pemberantasan Korupsi

image

Jakarta, 10/12 (Beritajateng.net) – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Yanuar Prihatin mengemukakan saatnya DPR RI melakukan otokritik sebagai langkah untuk menjadi lokomotif pemberantasan korupsi di Tanah Air.

“Sudah saatnya DPR menjadi lokomotif pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Selama ini citra DPR dianggap buruk oleh publik sebagai sarang korupsi sebagai akibat banyaknya kasus korupsi yang melibatkan politisi Senayan,” kata Yanuar dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Menurut Yanuar, citra buruk itu harus diperbaiki sehingga ke depan DPR benar-benar menjadi lembaga negara yang bersih, berwibawa dan bermartabat.

DPR, ujar dia, bukan lagi kumpulan para pemburu proyek, mafia anggaran, pemeras calon-calon pimpinan badan-badan/komisi-komisi negara dan pelindung politisi koruptor.

“Masyarakat kini menghendaki agar DPR bisa berperan lebih nyata dalam mengerem laju korupsi di Indonesia,” katanya.

Ia memaparkan cara untuk itu pertama adalah anggota DPR itu sendiri di dalam dirinya harus punya niat kuat untuk menolak korupsi, tidak terlibat dalam tindakan-tindakan yang mengarah korupsi, melaporkan kasus-kasus yang diduga berbau korupsi, dan membuka diri untuk bisa bekerja sama.

Hal tersebut karena DPR dinilai tidak bisa menjadi lokomotif pemberantasan korupsi jika citra diri anggota DPR tidak diperbaiki menjadi agen antikorupsi.

Selain itu, ia juga menginginkan agar DPR memaksimalkan fungsi anggaran agar pembahasan anggaran dengan pemerintah bebas dari niat merampok uang negara, tidak mencari-cari celah atau peluang untuk bisa korupsi saat pembahasan anggaran.

“Bahkan sebaliknya, DPR bisa mendeteksi sejak dini celah-celah korupsi anggaran negara yang diajukan pemerintah,” katanya dan menambahkan, anggota DPR juga seharusnya tidak memperjuangkan kepentingan sempit dan koruptif.

Ia juga mengatakan anggota DPR bisa mencegah munculnya korupsi di lingkungan DPR sendiri, terutama kegiatan-kegiatan di dalam DPR berupa pengadaan barang dan jasa yang memang rawan “mark up” dan korupsi.

Yuniar berpendapat bahwa secara umum, pemberantasan korupsi di Indonesia sudah lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya.

“Namun tentu saja upaya-upaya pemberantasan korupsi harus terus dilakukan oleh semua pihak, terutama lembaga-lembaga yang berkaitan langsung dengan tugas dan kewenangan ini. Salah satu lembaga yang diharapkan berperan nyata sebagai agen pemberantasan korupsi adalah DPR,” ucapnya.(ant/pj)