Home Headline Rumah Sakit Besar Terancam Kolaps Akibat Prosedur Rujukan Berjenjang BPJS

Rumah Sakit Besar Terancam Kolaps Akibat Prosedur Rujukan Berjenjang BPJS

2850
0
Stand BPJS
Stand BPJS

SEMARANG, 1/10 (BeritaJateng.net) – Perkumpulan direktur rumah sakit umum daerah yang terhimpun dalam Asosiasi Rumah Sakit Daerah (ARSADA) Seluruh Indonesia Provinsi Jawa Tengah, mengeluhkan sejumlah masalah yang diakibatkan oleh penerapan kebijakan rujukan berjenjang secara online oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

        Dengan diberlakukan aturan rujukan online BPJS, maka semua rujukan penyakit dalam diarahkan ke RS tipe D hingga maksimal, baru kemudian ke tipe C. Spesialis penyakit dalam di RS tipe B tidak akan menerima pasien, kecuali ke subspesialis metabolik endokrin dan Ginjal Hipertensi.
        Para pengelola rumah sakit besar juga khawatir bahwa aturan rujukan online BPJS ini diperkirakan akan mengakibatkan terjadinya penumpukan pasien di RS tipe C dan D, dan penumpukan pasien di klinik. Sedangkan pasien di RS tipe B dan A akan sangat berkurang drastis karena sudah dikerjakan di RS tipe yang lebih rendah.
        Dampaknya, dokter spesialis di RS tipe tinggi akan banyak menganggur. Hal yang dimungkinkan terjadi adalah eksodus dokter dari RS besar ke RS kecil. Klinik dan RS tipe D dan C akan kebanjiran pasien. Mereka akan bertahan dan tidak akan menaikkan kelasnya.
        Rumah sakit yang bisa bertahan adalah rumah sakit kecil, peralatan seserhana dan berbiaya murah. Sedangkan rumah sakit besar yang cenderung berbiaya besar akan rentan terjadi kolaps karena kehilangan pasien.
         Sekretaris Asosiasi Rumah Sakit Daerah (ARSADA) Seluruh Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Susi Herawati, mengatakan ada beberapa point permasalahan terkait pemberlakuan sistem rujukan online berbasis kompetensi dari BPJS Kesehatan.
         “Pemberlakuan sistem rujukan online berbasis kompetensi dari BPJS Kesehatan, pada kenyataannya dilaksanakan berdasarkan kelas rumah sakit dan bukan berdasarkan kompetensi dan jarak,” kata Susi.
         Kondisi ini menyebabkan Rumah Sakit Umum Daerah tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara maksimal. Sementara Pemerintah telah memenuhi sarana dan prasarana Rumah Sakit Umum Daerah sesuai kebutuhan masyarakat. “Sehingga investasi yang telah difasilitasi oleh Pemerintah tersebut tidak sesuai tujuan yang diharapkan,” katanya.
         Dikatakannya, banyak keluhan masyarakat peserta BPJS Kesehatan yang disampaikan kepada petugas rumah sakit daerah, karena merasa dipersulit dalam mendapatkan akses pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat lanjut terutama Rumah Sakit Umum Daerah tipe B.
        “Permasalahan ini sangat merugikan masyarakat karena tidak dapat menggunakan haknya sebagai peserta JKN-KIS dengan optimal sesuai hak yang seharusnya diterima,” ungkapnya.
        Selain itu, menurut dia, kebijakan tentang sistem rujukan online BPJS Kesehatan tersebut menyebabkan Rumah Sakit Umum Daerah tidak dapat menciptakan inovasi pelayanan kesehatan yang lebih baik dan bermutu secara kompetitif karena tidak ada rangsangan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
         “Masyarakat tidak mendapatkan keadilan dan merasa diperlakukan secara diskriminatif  dengan pemberlakuan sistem rujukan online BPJS Kesehatan karena tidak dapat memilih  rumah sakit yang diinginkan,” tegasnya.
         Atas permasalahan itu, pihaknya menyatakan akan mengirimkan surat kepada Presiden RI Joko Widodo. “Kami memohon kepada bapak Presiden Republik Indonesia sebagai bapak rakyat seluruh Indonesia untuk dapat mempertimbangkan. Tentunya dengan mengedepankan kepentingan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan secara berkualitas,” ujarnya. (El)