Home Headline Rukma Keluhkan Data Aset Milik Pemprov Tidak Jelas

Rukma Keluhkan Data Aset Milik Pemprov Tidak Jelas

3237
0

SEMARANG, 21/4 (Beritajateng.net) – Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Rukma Setyabudi mengeluhkan ketiadaan data aset milik Pemprov Jateng dalam Focus Group Discussion (FGD) yang membahas potensi aset daerah Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan di Hotel Lor Inn Syariah Surakarta, Jumat (20/4).

“Ini FGD membahas potensi aset tapi data asetnya tidak disajikan. Bagaimana kita bisa membahas kalau datanya tidak ada,” katanya saat memimpin FGD tersebut.

Menurut politisi PDI Perjuangan ini, persoalan aset menjadi masalah yang sangat serius dan harus ditangani dengan sungguh sungguh. Hal ini disebabkan selama ini pengelolaan aset dinilai kurang profesional sehingga banyak ditemukan aset yang tidak terurus, mangkrak, dikuasai pihak lain bahkan banyak yang hilang.

“DPRD minta data aset tidak hanya saat ini (dalam gelaran FGD) namun sudah beberapa kali minta tapi tidak pernah dikasih,” bebernya.

Pada kesempatan tersebut Rukma membeberkan beberapa kasus yang berkaitan dengan aset milik Pemprov Jateng yang hilang dan bermasalah. Salah satunya yang ada di Jalan Durian Raya Semarang.

“Bagaimana mungkin tanah milik PSDA bisa dimiliki perorangan. Bahkan ada aset yang dijadikan agunan di bank, lha koq iso, sing utang ki sopo,” tanyanya.

Kejadian yang menimpa aset di Jalan Durian Raya, ternyata masih terjadi di tempat lain seperti di Jalan Setyabudi depan ADA swalayan saat ini sudah berdiri bangunan Ruko yang diklaim milik perseorangan.

Selain itu juga menimpa tanah milik PRPP yang saat ini sedang memasuki tahap akhir di tingkat Peninjauan Kembali (PK). Kalau kalah lagi di upaya hukum terakhir ini maka tanah PRPP terancam hilang.

“Mosok tiap hari saya dapat laporan soal aset hilang,” keluhnya.

Senada dengan Ketua DPRD Rukma Setyabudi, Ketua Komisi C DPRD Jateng Asfirla Harisanto mengatakan, pengelolaan aset saat ini masih amburadul dan tidak terdata dengan baik. Banyak aset yang belum memiliki legalitas formil berupa sertifikat.

“Saya heran pemprov sebesar Jawa Tengah koq setiap diminta data aset tidak bisa memberikan,” katanya.

Sehubungan dengan banyaknya kasus aset, Asfirla yang biasa disapa Bogi ini menyampaikan, pengelolaan aset tidak bisa dilakukan dengan cara setengah setengah. Pengelola harus fokus terutama dalam mendata dan melegalisasi aset tersebut.

“Menurut saya, mengelola aset harus fokus dan tidak bisa disambi. Baiknya aset dikelola oleh dinas tersendiri. Minimal setara biro,” pungkasnya.

(NK)