Home Hukum dan Kriminal Rina Iriani Tak Pernah Laporkan Hasil dari Bisnis Anthurium

Rina Iriani Tak Pernah Laporkan Hasil dari Bisnis Anthurium

image

Semarang, 16/12 (Beritajateng.net) – Mantan Bupati Rina Iriani, terdakwa kasus penyimpangan dana subsidi perumahan Griya Lawu Asri Kabupaten Karanganyar mengaku tidak pernah melaporkan penghasilannya yang berasal dari bisnis tanaman hias jenis anthurium dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

“Karena ini hobi, banyak yang tertarik untuk membeli. Jadi tidak saya laporkan,” kata Rina Iriani saat pemeriksaan terdakwa dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Selasa.

Menurut Rina, uang hasil penjualan tanaman hias tersebut disimpan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya di luar gaji sebagai bupati yang diterimanya.

Selain tanaman hias, terdakwa juga memiliki penghasilan lain saat menjabat sebagai bupati, yakni dari hasil penjualan rekaman album musiknya.

Rina mengungkapkan dirinya pernah berhasil melelang lagu yang dinyanyikannya bersama vokalis campur sari Didi Kempot hingga Rp1 miliar.

Ia membantah menerima aliran dana proyek yang dibiayai Kementerian Perumahan Rakyat tersebut.

Ia menjelaskan penghasilannya di luar gaji bupati tersebut sangat penting, terutama untuk membiayai operasional ketika mendatangi masyarakat.

Dalam sidang tersebut, Rina Iriani juga membantah sejumlah hal yang diungkap saksi dalam sidang sebelumnya.

Rina mengaku tidak pernah menikmati uang yang dikorupsi dari Koperasi Serba Usaha Sejahtera Karanganyar.

“Untuk uang kuliah dan umrah itu sebenarnya merupakan uang pembayaran hutang dari Pak Toni (mantan suami Rina Iriani, Toni Haryono, red),” katanya dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Dwiarso Budi tersebut.

Ia juga mengaku mengeluarkan uang pribadinya untuk proses pencalonan sebagai Bupati Karanganyar pada 2008.

Berkaitan dengan proyek Kementerian Perumahan Rakyat di Kabupaten Karanganyar, Rina yang saat itu menjadi bupati tidak mengatahui adanya program tersebut.

Ia juga tidak pernah menerbitkan rekomendasi berkaitan dengan penunjukkan KSU Sejahtera sebagai lembaga keuangan yang berhak menyalurkan dana kementerian itu.

Usai pemeriksaan terdakwa, majelis hakim memberi waktu dua pekan bagi jaksa penuntut umum untuk menyiapkan tuntutannya.(ant/pj)