Home Headline Revisi UU Pilkad Sebaiknya Bertahap

Revisi UU Pilkad Sebaiknya Bertahap

244
0
Ilustrasi
UU pilkada
Ilustrasi

Jakarta, 2/2 (Beritajateng.net) – Pengamat pemilu Didik Supriyanto mengatakan revisi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota sebaiknya dilakukan secara bertahap mengingat banyak pasal yang harus diubah.

“Banyak yang harus berubah dari UU ini, karena tuntutannya banyak. Kalau mau direvisi semuanya, mulai dari judul apakah pemilihan atau pemilu, lalu substansinya apakah berpasangan atau tidak, ini tidak mungkin selesai dalam waktu singkat. Sebaiknya memang dilakukan dalam dua tahap revisi,” kata Didik di Jakarta, Senin.

Dia menyangsikan DPR dapat menyelesaikan revisi UU Pilkada dalam waktu dua pekan dengan mengakomodasi semua keinginan dari fraksi-fraksi.

Oleh karena itu, Didik menyarankan agar revisi pertama yang seharusnya dilakukan DPR adalah dengan menetapkan jadwal pelaksanaan pemungutan suara pilkada serentak mundur ke 2016.

“Sebagian besar fraksi di DPR kan sudah menyepakati bahwa pilkada serentak diundur ke 2016. Maka soal itu saja dipastikan terlebih dahulu, bahwa perubahannya di pasal 201,” jelas Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) itu.

Selain memundurkan pilkada serentak gelombang pertama, dia juga menyarankan agar pilkada serentak gelombang kedua dimajukan dari 2018 ke 2017.

Kemudian, untuk revisi tahap kedua dapat dilakukan di masa sidang berikutnya dengan membahas substansi pilkada khususnya mengenai sistem pencalonan dan efektivitas proses penyelesaian sengketa.

“Dengan demikian kita masih punya waktu empat bulan karena masa sidang ke tiga dan empat akan berakhir di bulan Juli. Artinya, KPU masih memiliki waktu enam bulan hingga 2016 sebelum tahapan pilkada benar-benar dilakukan,” ujarnya.

Dua UU Presiden Joko Widodo telah menandatangani dua undang-undang dari Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota serta Perppu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

“Presiden telah menandatangani Undang-Undang tentang Pilkada dan Pemerintahan Daerah, yaitu UU Nomor 1 dan Nomor 2,” kata Menteri Sekretariat Negara Pratikno di Jakarta, Senin.

Mensesneg tidak merinci nomor undang-undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta mengenai Pemerintahan Daerah. Namun dia menegaskan bahwa kedua peraturan itu sudah ditandatangani dan telah diberi lembaran negara serta segera diserahkan ke DPR.

“Saya cek dulu (detail nomor kedua perundangan-undangan) namun yang jelas sudah ditandatangani, diberi nomor dan sudah diberi lembaran negara,” ujarnya.

Kedua UU tersebut saat ini sudah dalam proses legalisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan pada Selasa (3/2) sudah dapat diterbitkan.

Artinya, dengan disahkannya UU tentang pilkada tersebut, DPR dan Kemendagri dapat mulai membahas revisinya.(ant/bj02)