Home Headline Reses Anggota Legislatif Rawan Kegiatan Kampanye

Reses Anggota Legislatif Rawan Kegiatan Kampanye

537
0
Ketua Bawaslu Kota Semarang, Moch Amin.
        SEMARANG, 23/1 (BeritaJateng.net) – Kegiatan reses oleh anggota legislatif sangat rawan digunakan sebagai media kampanye. Karenannya, Bawaslu Kota Semarang saat ini intens melakukan pengawasan kegiatan reses anggota legislatif tersebut.
        Ketua Bawaslu Kota Semarang, Moch Amin, mengatakan dalam kurun waktu November hingga 23 Desember 2018 lalu, pihaknya sudah menemukan beberapa kasus anggota legislatif yang memanfaatkan reses menjadi media kampanye.
        “Contohnya kita temukan di Semarang Tengah, dimana saat reses salahsatu anggota lagislatif memberikan mok (gelas) itu langsung kita tegur,” ujar Amin. Adapun dalam gelas tersebut bergambar anggota legislatif yang bersangkutan, dengan atribut partai serta mencantumkan nomor urut.
        Meski begitu, pihak Bawaslu Kota Semarang tetap melakukan berbagai upaya preventif kepada para anggota legislatif yang ketahuan melakukan kampanye saat kegiatan reses. “Pengawasan Bawaslu untuk aktivitas kategori non kampanye yaitu kegiatan reses anggota DPRD yang saat ini maju kembali menjadi caleg,” ujarnya.
        Meski melakukan upaya preventif, namun peringatan kepada anggota legislatif yang bersangkutan tetap diberikan. Menurut Amin, upaya tersebut sebagai bentuk menjaga kondusifitas Kota Semarang dalam memasuki tahun politik.
       Seperti diketahui, kegiatan reses setiap anggota DPRD dibiayai oleh APBD. Sehingga sangat rawan untuk dijadikan media kampanye oleh anggota dewan yang hendak maju kembali dalam Pileg 2019.
         “Kemudian ketika reses tidak boleh ada alat peraga kampanye yang dipasang. Juga tidak boleh mengatasnamakan calon, katanya. Kondisi tersebut semakin menjelaskan jika pemahaman atas aturan kampanye oleh para calon legislatif di Kota Semarang masih rendah.
       Dikatakan Amin, hingga kini banyak anggota legislatif berkonsultasi kepada Bawaslu Kota Semarang sebelum melakukan reses. Selain itu banyak dari anggota dewan yang sering konsultasi ke kita saat mau melakukan reses, ujarnya.
         Sementara itu, Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Kota Semarang, Nining Susanti mengatakan jika pengawasan juga dilakukan melalui aktivitas media sosial para caleg. “Karena kita diberikan kewenangan untuk mengawasi itu,” ujar Nining.
         Dikatakannya, setiap media sosial yang digunakan oleh masing-masing caleg juga harus di daftarkan ke KPU dan Bawaslu Kota Semarang. “Saat ini kami memang minim data terkait caleg yang mendaftarkan medsosnya ke KPU,” katanya.
        Data Bawaslu Kota Semarang, dari 691 caleg yang tersebar di 6 daerah pemilihan (dapil), hanya 30 orang yang terpantau penggunaan media sosialnya. Sehingga pengawasan penggunaan media sosial oleh caleg tidak hanya dilakukan oleh Bawaslu saja.
       “Namun juga dari bantuan keterlibatan dari pihak kepolisian dan tentunya masyarakat. Kami hanya bisa antisipasi dan preventif. Karena mekanisme di media sosial kami tidak bisa tangani sendiri,” tuturnya. (El)