Home Headline Repdem : Tinjau Ulang Penaganan Kasus Budi Gunawan

Repdem : Tinjau Ulang Penaganan Kasus Budi Gunawan

389
Komjen Budi Gunawan.foto/ist
Komjen Budi Gunawan.foto/ist
Komjen Budi Gunawan.foto/ist

Jakarta, 19/1 (Beritajateng.net)- Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) DKI Jakarta meminta KPK meninjau ulang prosedur standar operasional (SOP) dalam penanganan kasus Komjen Polisi Budi Gunawan.

Pimpinan DPD Repdem Jakarta Faisal Rahman dalam pernyataan kepada wartawan di Jakarta, Senin, mendesak pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menghentikan pernyataan menekan dan mengintervensi Presiden Joko Widodo terkait proses pencalonan Kapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan yang kini ditunda pelantikannya.

“Repdem DKI Jakarta juga mendesak KPK untuk bersikap profesional dan saling menghormati hubungan antarlembaga negara. KPK seharusnya bersikap profesional dan saling menghormati hubungan antarlembaga negara,” katanya.

Faisal menegaskan, keputusan untuk melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri sepenuhnya ada di tangan Presiden Jokowi. Intervensi yang dilakukan oleh KPK dalam hal ini bisa dikategorikan sebagai politisasi hukum. Ia mengatakan dalam kasus Budi Gunawan ini tidak bisa dihindari adanya nada sumbang yang dialamatkan kepada KPK. KPK tidak bisa menafikan adanya kesan politis dalam penanganan kasus Budi Gunawan.

Karena itu, Faisal meminta KPK meninjau ulang secara hati-hati standar operasional dan prosedur (SOP) dalam penanganan kasus Budi Gunawan. “KPK tidak boleh mengeluarkan surat perintah penghentian perkara (SP3). Karena itu tidak boleh ceroboh dalam menentukan seseorang menjadi tersangka,” ujar Faisal.

Namun demikian, kata Faisal, kejanggalan terjadi saat KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka, tak lama setelah yang bersangkutan diajukan oleh Presiden Joko Widodo sebagai calon tunggal Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).

Kejanggalan terkuak karena selama ini Komjen Budi Gunawan tidak pernah menjalani pemeriksaan KPK, namun secara tiba-tiba ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan pejabat lain yang hilir-mudik diperiksa KPK karena diindikasikan terlibat berbagai kasus korupsi statusnya hanya terperiksa.

“KPK rentan digunakan untuk melakukan politisasi hukum terhadap siapa pun calon pejabat tinggi negara yang tidak disukainya. Standar Operasional Prosedur (SOP) KPK yang dikenal ketat akan dengan mudah dilanggar,” kata Faisal.

Menurut Faisal, bila cara-cara ini dibiarkan pasti akan menjadi preseden buruk di masa depan. KPK akan dengan mudah menetapkan seseorang yang tidak disukainya menjadi tersangka, namun di sisi lain bersikap hati-hati terhadap seseorang yang mestinya lebih patut untuk menjadi tersangka.”Sikap seperti inilah yang membuat kegaduhan dan tentu saja merusak stabilitas politik dan ekonomi,” kata Faisal.

Sebelumnya, pengamat politik Yasin Muhammad menyatakan, aspek yang tak kalah menarik dalam kasus Budi Gunawan, yakni persaingan elite politik yang masih menyisakan persoalan dan berdampak pada Budi Gunawan.(ant/Bj02)