Home Headline Ratusan Nelayan Pati Tuntut Kemudahan Perizinan Kapal

Ratusan Nelayan Pati Tuntut Kemudahan Perizinan Kapal

okilukito.files.wordpress.com

Pati, 12/11 (Beritajateng.net) – Ratusan nelayan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Rabu, menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD setempat untuk menyampaikan aspirasi soal sulitnya memperoleh solar dan perizinan untuk kapal baru buatan dalam negeri.

Aksi unjuk rasa digelar di Jalan Wahidin Pati, dimulai sekitar pukul 09.30 WIB dengan melakukan orasi secara bergantian.

Para pengunjuk rasa juga mengusung sejumlah poster dan spanduk bertuliskan,”Bu Susi sakitnya di sini, kami nelayan pribumi bukan nelayan asing, dan solar naik, pajak naik tetapi harga ikan tetap”.

Menurut Kordinator Wilayah Pati Front Nelayan Bersatu Bambang Wicaksono, hingga kini nelayan masih belum bisa mengurus perizinan kapal baru yang dibuat di dalam negeri, meskipun banyak investasi yang dikeluarkan untuk pengadaan kapal baru.

Informasinya, kata dia, kapal baru yang sudah dipesan para nelayan mencapai ratusan unit, namun pengurusan izinnya masih terkendala.

Ia menilai, belum ada kejelasan soal moratorium dari pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait perizinan kapal-kapal domestik.

Berdasarkan pemberitaan di sejumlah media, kata dia, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan bahwa moratorium tersebut hanya berlaku untuk kapal asing.

Kenyataan di lapangan, lanjut dia, setiap pengajuan permohonan perizinan kapal baru yang dibuat di dalam negeri juga ikut ditolak.

Berdasarkan surat edaran dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Dirjen Perikanan Tangkap tentang pemberhentian sementara pemberian alokasi bagi usaha baru, perubahan dan atau perluasan alat tangkap penangkapan ikan, katanya, ada tiga jenis alat tangkap, yakni purse seine pelagis kecil, bouke ami, pancing cumi dan pukat ikan.

Selain persoalan perizinan, kata dia, nelayan juga mengeluhkan kelangkaan solar karena saat ini para nelayan tidak bisa melaut hingga dua bulanan.

Akibat kelangkaan solar tersebut, ratusan kapal nelayan terutama kapal yang di atas 30 ton tidak bisa melaut sehingga sangat mengganggu nafkah anak buah kapal.

“Nelayan juga dihadapkan dengan gangguan keamanan di laut yang dilakukan oleh oknum nelayan di Jawa Timur karena ada beberapa kapal nelayan yang diduga diperas dengan ancaman pembakaran kapal,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Pati Ali Badrudin di hadapan para pengunjuk rasa menyatakan dukungannya terhadap nelayan yang ingin mendapatkan kemudahan soal perizinan kapal baru, ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) solar yang memadai serta persoalan keamanan di laut.

Wakil DPRD Pati Muhamadun menambahkan DPRD Pati siap mendampingi para nelayan untuk menemui kementerian terkait.

“Kementerian yang perlu ditemui tentunya tidak terbatas Kementerian Kelautan dan Perikanan saja, melainkan ada kementerian lain terkait ketersediaan BBM dan keamanan nelayan di laut,” ujarnya.

Sebelum membubarkan diri, para pengunjuk rasa menyerahkan replika kapal kepada Kepala DPRD Pati Ali Badrudin dengan harapan ikut menyelesaikan permasalahan yang dialami nelayan.

Pengunjuk rasa juga membakar replika kapal sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap peraturan Pemerintah Pusat terkait moratorium izin kapal yang baru. (ant/BJ)