Home Lintas Jateng Raperda CSR Tidak Terapkan Sanksi Hukum

Raperda CSR Tidak Terapkan Sanksi Hukum

212
0

asss

Semarang, 30/3 (BeritaJateng.net) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan atau yang selama ini dikenal dengan Customer Sosial Responsibility (CSR) belum mencantumkan sanksi hukum bagi perusahaan yang tidak mengindahkan aturan tentang penerapan CSR.

Raperda ini hanya memberikan sangsi bagi pelanggarnya dengan diumumkan di media massa. Hal ini disampaikan Ketua Pansus Raperda CSR DPRD Provinsi Jawa Tengah Arif Rahman kepada wartawan yang menemuinya di ruang Komisi B, Jl. Pahlawan Semarang, Senin (30/3).

“Bagi pelanggar ketentuan CSR tidak diberi sanksi berupa pidana, tetapi dimasukkan dalam pengumuman di media massa. Itu yang tertuang dalam draft raperda ini,” ungkapnya.

Menurut Arif, raperda ini mengatur tentang kewajiban bagi setiap perusahaan baik BUMD milik provinsi maupun swasta untuk mengalokasikan sebagian keuntungannya bagi masyarakat lingkungan perusahaan.

Dana CSR yang dihasilkan nantinya akan dikelola oleh sebuah badan tersendiri (forum) yang diketuai oleh Sekda Provinsi dan anggotanya terdiri dari perwakilan perusahaan, pemerintah dan perwakilan dari masyarakat.

Nantinya dana dana yang terkumpul akan dialokasikan untuk pembangunan masyarakat yang dialokasikan untuk bidang bidang seperti pendidikan, pertanian, kesehatan, industri kecil (UMKM) dan sebagainya.

“Saat ini kami sedang melakukan pengumpulan data dari berbagai pihak seperti pengusaha, pemerintah daerah dan pihak lain yang terkait. Kami harapkan adanya raperda ini bisa lebih produktif bukan malah kontra produktif,” pungkasnya.

(BJ013)