Home Headline Raperda BPR-BKK Ditargetkan Selesai Akhir 2017

Raperda BPR-BKK Ditargetkan Selesai Akhir 2017

186
0
Sekretaris Komisi C DPRD Jateng Tetty Indarti Bersama Staf Ahli Gubernur Aceh M Nurdi

SEMARANG, 19/10 (BeritaJateng.net) – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan badan hukum PD BPR BKK menjadi PT BPR BKK ditargetkan selesai pada akhir 2017 ini. Raperda yang mengatur tentang perusda yang bergerak dibidang Perbankan ini diharapkan bisa menjadi titik tolak kebangkitan BPR BKK menjadi bank yang semakin sehat, kuat dan menjadi mitra masyarakat dibidang permodalan.

“Raperda ini kami targetkan selesai pada akhir tahun 2017 ini,” ungkap Sekretaris Komisi C DPRD Jawa Tengah Tetty Indarti, usai melakukan Kunjungan Kerja dalam rangka pembuatan Raperda BPR BKK di Pemprov Aceh, (17-19/10).

Tetty menjelaskan, untuk menyempurnakan draft Raperda BPR-BKK pihaknya melakukan studi banding ke provinsi yang sudah memiliki Perda serupa. Dari 34 provinsi yang ada, saat ini baru dua provinsi yang sudah memiliki perda BPR-BKK. Kedua provinsi tersebut adalah Provinsi Aceh dan Nusa Tenggara Barat.

“Provinsi Aceh sudah terlebih dahulu memiliki Perda Tentang Perubahan Badan Hukum BPR-BKK ini, kita belajar pada Provinsi Aceh apa kendala yang mereka hadapi,” katanya.

Menurut Tetty, salah satu hal yang krusial dengan akan disahkannya Perda tentang BPR-BKK ini adalah dilakukannya merger dari ke 33 BPR BKK yang saat ini ada. Pelaksanaan merger tersebut merupakan proses yang tidak mudah mengingat banyak sekali persoalan yang akan dihadapi.

“Persoalan yang sangat krusial dalam merger ke 33 BPR-BKK ini adalah kondisi performance yang tidak sama. Ada yang sehat sekali namun ada yang kurang sehat. Kita mempelajari bagaimana penanganan hal ini ketika merger dilakukan,” jelasnya.

Provinsi Aceh semula memiliki 12 BPR-BKK, setelah Perda disahkan, maka ke 12 BPR BKK tersebut dimerger menjadi satu BPR dan diberi nama BPR Mustaqim Suka Makmur. Saat ini BPR Mustaqim Suka Makmur masih dalam penataan. Paling tidak mereka masih memiliki kendala yaitu belum berkantor pusat di ibu kota Provinsi Aceh (Banda Aceh) tapi berkantor pusat di Aceh Besar. Persoalan lain adalah terdapat beberapa BPR hasil merger yang kondisinya kurang sehat sehingga menjadi beban BPR yang performancenya sehat.

Sementara itu Anggota Komisi C Muhammad Rodhi mengatakan, salah satu hal yang diperoleh dari pelaksanaan Kunjungan Kerja di Aceh adalah diperolehnya ide branding BPR-BKK yang di Aceh menggunakan nama Mustaqim Suka Makmur. Penambahan nama seperti di Aceh akan dipertimbangkan untuk dilakukan di Jateng.

“Branding nama dibelakang kata BPR-BKK sangat penting untuk lebih meningkatkan daya jual BPR-BKK ini. Soal apa nama tersebut akan kita bahas dalam waktu dekat,” bebernya.

Muhammad Rodhi menyodorkan satu hal yang harus dilakukan oleh Pemprov Jateng agar perubahan badan hukum dari PD menjadi PT bisa berjalan dengan baik adalah disiapkannya infrastruktur PT PBR BKK seperti penyediaan kantor pusat yang berkedudukan di Semarang sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah.

Setelah semua infrastruktur BPR-BKK disiapkan dan perubahan badan hukum dilaksanakan, BPR-BKK akan tumbuh menjadi lembaga perbankan yang kuat dan menjadi mitra masyarakat khususnya kalangan UMKM dalam menyediakan permodalan sehingga perekonomian masyarakat Jawa Tengah menjadi lebih baik.

Setelah merger BPR-BKK dilakukan, Pemprov Jateng sebagai pemegang saham pengendali dan Pemkab/kot di Jateng memiliki dua lembaga perbankan yakni BPR-BKK dan Bank Jateng. Diharapkan kedua lembaga Perbankan ini bisa tumbuh bersama menjadi bank yang besar dan disegani di Jawa Tengah.

“Hal ini bisa terjadi kalau BPR-BKK dan Bank Jateng melakukan sinergi bukan malah saling bersaing berebut pasar mikro. Bank Jateng hendaknya bermain di menengah keatas, sedangkan BPR-BKK di level menengah ke bawah. Untuk UMKM yang skalanya kecil itu serahkan saja pada BPR-BKK. Bank Jateng gak usah bermain di level itu,” pungkas Rodhi.

(NK)