Home Headline Rapelan Gaji Honorer Diminta Dibayarkan Bulan Pebruari Ini

Rapelan Gaji Honorer Diminta Dibayarkan Bulan Pebruari Ini

692

SEMARANG,6/2 (Berirajateng.Net) – Anggota DPRD Jateng menarget urusan peralihan kewenangan SMK/SMA dari kabupaten/kota ke Pemprov Jateng selesai 100 persen pada Februari ini. Termasuk urusan rapelan gaji tenaga honorer Januari-Februari harus bisa dicairkan maksimal bulan ini.

Anggota Komisi E DPRD Jateng, Yudi Indras Wiendarto mengatakan ada 110 item yang harus diselesaikan pada peralihan pegawai PNS dan nonPNS SMA/SMK ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng. Diantaranya perihal rekening transfer gaji, pendataan latar belakang pendidikan, dan yang paling krusial adalah siapa yang menandatangani surat keputusan (SK) pengangkatan menjadi tenaga honorer.

Yudi mencontohkan, di Jawa Timur, yang menerima gaji dari pemprov adalah honorer yang diangkat oleh Dinas Pendidikan kabupaten/kota. Jika yang mengangkat adalah sekolah, maka ada kebijakan lain. “Siapa yang mengangkat, ini yang tidak bisa asal-asalan. Kriteria yang akan diakui Pemprov yang seperti apa? Maka kami memberikan waktu sebulan (maksimal akhir Februari), dan harus selesai. Tapi lebih cepat lebih baik,’’ kata Yudi, Senin (6/2).

Dari 110 item tersebut juga termasuk item tambahan penghasilan pegawai (TPP) yang akan diberikan pada PNS. Sesuai hasil rapat dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng serta Badan Kepegawaian daerah (BKD) Jateng, direncanakan nominal TPP yang akan diberikan Rp 800 ribu. Nominal itu disamakan bagi PNS peralihan, dan nominalnya lebih kecil dari PNS asli pemprov.

Nominal Rp 800 ribu ini menjadi persoalan bagi pegawai yang sebelumnya telah menerima TPP namun jumlahnya lebih besar. Semisal di Kota Semarang, guru PNS golongan IV yang belum tersertifikasi saja telah menerima TPP Rp 2.493.750. TPP untuk golongan III Rp 2.314.200 dan golongan II Rp 1.795.500. Jumlah TPP yang akan mereka terima jauh lebih rendah.

Namun kebijakan menyamakan TPP itu menguntungkan bagi beberapa daerah, semisal Purbalingga. Lantaran jumlah TPP mereka akan bertambah.

Namun Politikus Partai Gerindra Dapil VII Jateng ini berharap, pemerintah memprioritaskan penyelesaian persoalan gaji lebih dulu. Perihal tambahan penghasilan, memang penting namun lebih mendesak persoalan gaji. “Gaji honorer sebesar UMK, sudah bagus. Tapi yang jadi persoalan, kapan cairnya. Kami mendorong pemprov agar segera menyelesaikan persoalan ini. Kasihan tenaga honorer, memiliki tanggungjawab besar namun belum memperoleh haknya,” ujar Yudi.

Anggota Komisi E lainaya, Muh Zen Adv meminta pendataan guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap diselesaikan tanpa meninggalkan permasalahan. Konsep perencanaan penggajian sebagaimana yang telah dirumuskan sudah menjadi solusi terbaik dan mestinya segera direalisasikan. “Pencairan gaji mesti secepatnya. Agar pendidik dan tenaga kependidikan lebih tenang dalam menjalankan tugasnya,” kata Zen.

Sebelumnya, Kepala Disdikbud Jateng Gatot Bambang Hastowo mengatakan jumlah tenaga honorer mencapai 15.518 orang. Pencairan gaji masih menunggu Pergub sebagai payung hukumnya

(NK)