Home Lintas Jateng R2C Desak Pemkot Hapuskan Aturan Angkutan Laik Jalan

R2C Desak Pemkot Hapuskan Aturan Angkutan Laik Jalan

image

Semarang, 1/5 (BeritaJateng.net) – Para pengusaha dan pemiliki trayek R2C atau kode jurusan Panggung-Johar mendesak kepada Pemerintah Kota Semarang untuk memberikan kebijakan aturan layak jalan mobil angkutan. Pasalnya kebijakan Pemkot dianggap terlalu memberatkan.

“Keberatan saja, pemasukan tidak sesuai dengan pendapatan yang kita cari. Setelah adanya BRT sekarang ini penumpang yang minat naik angkot telah berkurang. Beli onderdil saja masih tombok,” ungkap pemilik Daihatsu, Supriyadi saat acara reses dengan DPRD dan Dishub Kota Semarang, Jumat, (1/5).

Kebijakan pemerintah yang dinilai memberatkan pengusaha dan pemiliki angkot yakni pada KIR, Pemutihan dan peremajaan atau mobil yang tidak layak jalan. Mobil angkutan yang dianggap tidak layak jalan yakni yang telah berumur belasan tahun atau tahun 1997 kebawah.“Sekarang yang tahun 1997, KIR saja sudah tidak diterima Dishub. Sedangkan yang layak jalan tahun 2000 keatas sudah lebih mudah untuk KIR dan pengurusan. Memang dulu pernah ada mobil angkutan tahun 82 ke bawah di remajakan ke 97-2005,” terangnya.

Pihaknya juga berharap, pemerintah jangan mengambil kebijakan terlebih dahulu terhadap peremajaan mobil angkutan diatas tahun 1997 sampai 2005. Meskipun saat ini para pemilik atau pengusaha trayek R2C juga telah didesak melakukan kesepakatan perjanjian untuk peremajaan mobil angkutan tahun 2000-2003.“Harapannya, angkutan 97-2005 jangan dikenakan peremajaan dulu. Makanya alasannya seperti tadi, tidak sebanding dengan pendapatan. Pembayaran KIR per mobil Rp 100-125 ribu setiap 6 bulan sekali. Sedangkan setoran dari sopir setiap hari hanya Rp 50 ribu. Itupun kalau sopirnya ngeluh pasti saya kembalikan Rp 10 ribu,” keluhnya.

Sementara itu, Kasi Angkutan Dishub Kota Semarang, Suyatmin mengakui jumlah angkutan umum di Kota Semarang mencapai 5000 unit. Sedangkan pada ranting R2C atau trayek Johar-Panggung terdapat 40 unit angkutan. Namun jumlah tersebut belum semuanya layak jalan.“Dari jumlah 5000 angkutan, yang layak jalan paling 20 persen atau hanya 1000-1500 angkutan.

Di Kota Semarang sendiri pemilik angkutan umum pedesaan paling banyak memiliki 7 unit dan rata-rata 1-3 unit. Itupun juga sebagian besar disopiri pemiliknya sendiri. Begitu pula di R2C juga sama. Kebanyakan di sopiri sendiri oleh pemiliknya,” katanya.

Diakuinya, pada empat bulan yang lalu pihaknya mendorong Organda untuk mendirikan koperasi dan membuat badan hukum sebagai wadah dibidang angkutan. Selain itu, pihaknya juga sudah mendiskusikan dengan pimpinan Dishub untuk mencari solusi terkait keluhan para pemiliki dan sopir angkutan.“Sehingga pengusaha dan pemilik angkutan memliki wadah dibidang angkutan. Alasannya karena tahun 2016, kalau belum berbadan hukum, otomatis nantinya apabila melakukan balik nama ataupun akan perpanjangan STNK otomatis akan menjadi hitam. Kami juga sudah turun kebawah melihat permasalahan dengan pelaku angkutan,” terangnya.

Menurutnya, kendaraan angkutan layak jalan memiliki batas selama 12 tahun. Saat ini peremajaan, pemutihan belum ada. Namun, pihaknya akan membantu pelaku angkutan memberikan waktu 2 tahun untuk peremajaan khususnya untuk ranting R2C.“Meremajakan tidak harus mobil baru, tapi tahunnya lebih muda daripada yang diremajakan. Sehingga dengan waktu 2 tahun itu bisa untuk menabung dulu,” terangnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi meminta kepada Pemkot untuk memberikan kemudahan dan solusi menghadapi keluhan para pemilki angkutan dalam mengurus trayek dan uji KIR.“Memang kondisi jalur ranting R2C sangat memprihgatinkan. Keluhan mereka adalah penumpang sepi dan tidak bisa membayar denda matinya trayek itu. Harapan kami pemerintah untuk bisa mempermudah seperti upaya perpanjangan trayek dan KIR agar angkutan kota yang di ranting dan pinggiran kota bisa melayani masyarakat,” pungkasnya. (BJ05)

Advertisements