Home Lintas Jateng Puluhan Buruh Gelar Aksi Suarakan Enam Tuntutan

Puluhan Buruh Gelar Aksi Suarakan Enam Tuntutan

Puluhan buruh menggelar aksi di depan gerbang Balai kota Semarang.
Puluhan buruh menggelar aksi di depan gerbang Balai kota Semarang.
Puluhan buruh menggelar aksi di depan gerbang Balai kota Semarang.

Semarang, 1/9 (BeritaJateng.net) – Puluhan buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal indonesia (FSPMI) Kota Semarang memblokade Gerbang Balai Kota Semarang menuntut enam point pada Pemerintah Kota Semarang, Selasa, (1/9).

Puluhan buruh berseragam hitam dengan membawa bendera FSPMI tersebut mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang dengan enam point tuntutan, yakni revisi peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2015 tentang jaminan pensiun.

Ketua FSPMI Kota Semarang, Muhron mengatakan, iuran tiga persen dan manfaat pensiun setelah 15 tahun hanya memperoleh Rp. 300ribu perbulan, sehingga pihaknya meminta manfaat pensiun untuk buruh sama dengan PNS yaitu sebesar 65 persen dari Gaji terakhir.

Buruh ini juga meminta Pemkot Semarang membubarkan PHI atau Pengadilan Hubungan Induatrial.

“Kami menolak PHK karena dampak kenaikan dollar terhadap rupiah, selain itu kami juga menolak peratiran menteri tenaga kerja nomor 16 tahun 2015, pasal 36 tentang persyaratan TKA (Tenaga Kerja Asing) yang tidak mewajibkan tenaga asing berbahasa Indonesia,” katanya.

Muhron mewakili puluhan buruh meminta Pemkot Semarang menghapus sistem kerja outsourcing yang masih berlaku di beberapa perusahaan di Kota Semarang.

“Pemberlakuan sistem kerja outsourcing yang tidak semestinya masih berlaku di beberapa perusahaan seperti di daerah Terboyo dan PLN. Padahal karyawan seperti mereka seharusnya tidak diberlakukan sistem outsourcing,” ujarnya.

Enam tuntutan tersebut, tidak memperoleh hasil, pasalnya Penjabat (Pj) Wali Kota Semarang, Tavip Supriyanto atau Sekda Kota Semarang tidak dapat melayani audiensi karena tak ada di Balaikota Semarang.

“Sebenarnya agenda aksi ini merupakan agenda nasional. FSPMI Kota Semarang sendiri sudah mengirimkan 500 personelnya untuk melakukan aksi di Senayan, Jakarta,” imbuhnya.

Mereka juga menilai melemahnya nilai mata uang rupiah terhadap dolar Amerika belakangan ini adalah cerminan kegagalan pemerintahan Joko Widodo. “Oleh karena itu, kami tidak ingin mendengar alasan perusahaan-perusahaan memutuskan hubungan kerja hanya gara-gara krisis,” tuturnya. (Bj05)