Home Hukum dan Kriminal Pukat Yogyakarta Minta DPR Anulir Pembahasan KUHAP-KUHP

Pukat Yogyakarta Minta DPR Anulir Pembahasan KUHAP-KUHP

ilustrasi
ilustrasi
ilustrasi

Yogyakarta, 9/1 (BeritaJateng.net) – Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada meminta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia segera menganulir pembahasan Rancangan Undang-Undang KUHAP-KUHP yang berpotensi melemahkan kewenangan lembaga pemberantasan korupsi.

“Kalau itu nyata-nyata berpotensi mereduksi kewenangan KPK, ya harus ditarik kembali,” kata Direktur Advokasi Pusat Kajian Anti-Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Oce Madril di Yogyakarta, Jumat.

Menurut Oce, seharusnya DPR periode 2014-2019 lebih menunjukkan komintem dalam upaya pemeberantasan korupsi, bukan sebaliknya. Upaya kongkrit yang dapat dilakukan antara lain menganulir kembali pembahasan RUU KUHP-KUHAP, serta menarik kembali rencana pembahasan UU KPK.

“Kita tunggu saja apakah mampu membuktikan berpihak pada korupsi atau tidak berpihak pada korupsi,” kata dia.

Oce mengatakan, jika DPR memiliki komitmen kuat mendukung pemberantasan korupsi, setidaknya lembaga perwakilan rakyat tersebut telah memiliki kekuatan dengan tiga kewenangan yang dimilikinya, yakni kewenangan legislasi, penganggaran dan pengawasan.

“Tiga kewenangan itu seharusnya bisa dijadikan kekuatan untuk memberantas korupsi, bukan sebaliknya,” ucap Oce.

Dalam penilaiannya, DPR RI periode 2009-2014 belum meninggalkan kesan yang kuat berpihak kepada upaya pemberantasan korupsi. Bahkan, ia menilai DPR periode lalu justru cenderung berupaya mengurangi kekuatan pemberantaan korupsi, khususnya KPK.

“Selama ini memang kami nilai cenderung berseberangan dalam beberapa kasus terkait pemberantasan korupsi. Hal-hal demikian, sebisa mungkin untuk DPR periode ini tidak terjadi lagi,” tutur dia. (ant/BJ)