Home Hukum dan Kriminal PT PRPP Tidak Miliki Dokumen Perjanjian dan Sertifikat Asli

PT PRPP Tidak Miliki Dokumen Perjanjian dan Sertifikat Asli

PRPP Jateng. Foto/Ist
PRPP Jateng. Foto/Ist
PRPP Jateng. Foto/Ist

Semarang,14/1 (Beritajateng.net) – Sengketa tanah kawasan PRPP dengan PT Indo Perkasa Usahatama (IPU) yang saat ini sedang dalam persidangan di PN Semarang, ternyata dokumen perjanjian dan Sertifikat HPL asli tidak dimiliki oleh PT PRPP. Dokumen yang dimiliki hanya berupa foto copinya saja.

Direktur Utama PT PRPP Titah Listyorini mengakui pihaknya hanya memiliki foto copynya tanpa mengetahui persis dokumen aslinya ada dimana. “Kami pernah menanyakan dokumen aslinya ke PT IPU tapi malah berujung gugatan yang sekarang di sidangkan,” ungkap Titah dalam Rapat Kerja dengan Komisi A DPRD Jawa Tengah, Rabu (14/1).

Lebih lanjut dia menjelaskan, PRPP dulunya berbadan hukum yayasan, setelah berubah bentuk menjadi perseroan, harusnya pihak pengelola yayasan melimpahkan berkas berkas berupa dokumen asli kepada PT PRPP. Namun sampai sekarang pelimpahan dokumen asli tidak terjadi.

“Beberapa dokumen saat ini ada di BPN, saat ini kami sedang melakukan infentarisasi dokumen tersebut,” ungkapnya.

Namun demikian hal ini tidak menyurutkan langkah PRPP dan Pemprov Jateng dalam menghadapi gugatan PT IPU. Hal ini diperkuat oleh Pengacara PT PRPP DJunaedi SH CN yang tetap optimis bisa memenangkan sengketa tanah yang merupakan aset Pemprov Jateng tersebut.

“Dukungan yang sangat besar dari Pemprov dan DPRD Jateng menjadi modal tersendiri untuk memenangkan sengketa tersebut,” jelasnya.

Djunaedi menambahkan, pada saat ini pihaknya melakukan gugatan balik kepada PT IPU untuk mengembalikan aset Pemprov yang dikuasainya.

Keterlibatan PT IPU dalam penguasaan aset tanah milik Pemprov Jateng ini bermula pada tahun 1987 dengan dilakukan MoU antara Pemprov Jateng dengan PT IPU guna mengelola tanah untuk keperluan pembangunan Pekan Raya Promosi Pembangunan (PRPP) dengan masa 75 tahun.

Tanah yang dikelola PT IPU totalnya seluas 237 hektar, dengan perincian, 60 hektar untuk pembangunan PRPP, 108 hektar untuk cadangan dan 48 hektar untuk kompensasi pembangunan. Dalam perjalanan waktu sampai sekarang, kawasan PRPP yang dikelola PT IPU sudah banyak yang berubah fungsi menjadi kawasan perumahan elit dan perdagangan. Bahkan telah terbit sertifikat HGB diatas tanah HPL milik Pemprov sebanyak 1.759 buah dan disinyalir beberapa diantaranya bahkan sudah berubah menjadi sertifikat hak milik (HM).(Bj13)