Home Headline PT IPU Tantang Pemerintah Ditantang Buktikan Kepemilikan Lahan HPL

PT IPU Tantang Pemerintah Ditantang Buktikan Kepemilikan Lahan HPL

Ilustrasi

IlustrasiSemarang, 29/1 (Beritajateng.net) – PT Indo Perkasa Usahatama menantang Gubernur Jawa Tengah membuktikan kepemilikan lahan yang hak pengelolaannya dikuasai perusahaan swasta tersebut sebagai aset milik pemerintah.

Hal tersebut disampaikan kuasa hukum PT IPU, Agus Dwiwarsonon saat menyampaikan replik dalam sidang gugatan perbuatan melawan hukum pemerintah provinsi dalam hak pengelolaan lahan milik pemerintah daerah yang dikuasai PT IPU di Pengadilan Negeri Semarang, Kamis.

“Sesuai peraturan perundang-undangan, aset yang dicatatkan tersebut harus atas beban APBD,” katanya.

Padahal, lanjut dia, sebagian pengembangan lahan di sekitar area Pekan Raya Promosi Pembangunan Jawa Tengah seluas 237 hektare dibiayai oleh PT IPU.

Agus menantang Gubernur Jawa Tengah sebagai tergugat dalam perkara ini untuk membuktikan pencatatan HPL yang berlokasi di wilayah utara Kota Semarang itu sebagai aset pemerintah daerah.

“Kapan pencatatannya, berapa anggaran yang dikeluarkan, APBD tahun berapa?” ucapnya, mempertanyakan.

Menurut dia, PT IPU sendiri memiliki bukti tentang perbuatan melawan hukum Gubernur Jawa Tengah dalam permasalahan HPL dengan hak pengusaan selama 75 tahun itu.

Beberapa bukti yang dimiliki PT IPU tersebut antara lain surat keterangan dari para lurah di wilayah Semarang Utara berkaitan dengan objek yang masih berupa laut, namun seolah-olah sudah berbentuk fisik tanah.

Selain itu, lanjut dia, terdapat pula foto udara yang menunjukkan kondisi sebenarnya lahan HPL tersebut.

“Ada foto udara tahun 1985, 1994 dan 2004,” tuturnya, dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Dwiarso Budi tersebut.

Ia menegaskan berbagai perbuatan melawan hukum tergugat itu sebagai “jebakan betmen” bagi PT IPU.

“Kami tidak tahu motif sebenarnya atas perbuatan tergugat yang menerabas berbagai peratutan perundang-undangan itu,” tukasnya.

Jika Gubernur Jawa Tengah tidak bisa membuktikan kepemilikan aset atas tanah HPL itu, kata dia, maka sudah ada alasan kuat majelis hakim untuk mengabulkan gugatan PT IPU.

Atas replik penggugat tersebut, hakim memberi kesempatan para tergugat, masing-masing Gubernur Jawa Tengah, PT PRPP, serta turut tergugat Badan Pertanahan Nasional pusat dan provinsi dan Kantor Pertanahan Kota Semarang untuk menyampaikan duplik.

Sidang akan dilanjutkan pada Kamis (5/2) pekan depan.

Sebelumnya, PT IPU menggugat Gubernur Jawa Tengah sebesar Rp1,6 triliun atas berbuatan melawan hukum atas penguasaan HPL di kawasan lahan PT PRPP.(ant/Bj02)