Home DPRD Kota Semarang Proyek Pembangunan RSUD Mijen Molor

Proyek Pembangunan RSUD Mijen Molor

85
Anggota Komisi D DPRD Kota Semarang saat meninjau lokasi pembangunan RSUD Tipe D di Mijen Semarang.

SEMARANG, 27/11 (BeritaJateng.net) – Pembangunan RSUD Mijen kelas D mengalami keterlambatan pengerjaan. Sekretaris Dinas Penataan Ruang (Distaru) Kota Semarang, M Irwansyah menuturkan, hingga saat ini pembangunan RSUD Mijen baru terealisasi 45 persen. Dalam waktu yang tersisa ini seharusnya pembangunan sudah menginjak sekitar 70-75 persen.

“Kontraktornya bermasalah, di pertengahan jalan mereka kehabisan dana,” tutur Irwansyah, Selasa (26/11/2019).

Dikatakan, surat peringatan satu dan dua telah dilayangkan oleh Distaru kepada pihak kontraktor PT Daya Bangun Mandiri. Diharapkan, kontraktor dapat mengejar keterlambatan dengan waktu yang tersisa.

Pengerjaan RSUD Mijen telah dimulai sejak 18 Juli 2019. Adapun waktu pelaksanaan pembangunan selama 150 hari. Sehingga, kontraktor harus merampungkan pembangunan RSUD Mijen kelas D maksimal 14 Desember 2019.

Jika tidak dapat merampungkan proyek senilai Rp 10 miliar itu, Irwansyah menegaskan, akan memutus kontrak. Konsekuensianya, kontraktor tersebut akan masuk dalam daftar blacklist dan tidak dapat mengikuti lelang hingga dua tahun anggaran.

“Mereka janji katanya mau mengejar. Karena masih ada waktu kami beri kesempatan bagi mereka untuk mengejar, deadline hingga 14 Desember. Kalau tidak bisa ya putus kontrak,” terangnya.

Irwansyah melanjutkan, pihak kontraktor saat ini masih mengerjakan struktur bangunan yang rencananya akan dibuat empat lantai. Meski dikejar waktu, kontraktor harus membangun sesuai kaidah teknis. Pengawasan akan terus dilakukan oleh pihak Distaru.

Jika pembangunan ini tak rampung tahun ini, pihaknya akan melanjutkan pada 2020 mendatang dalam pengerjaan tahap kedua.

“Ini bukan multiyears tapi anggarannya dipotong jadi dua, tahap pertama Rp 10 miliar, tahap kedua Rp 25 miliar. Nanti kami rampungkan di tahap kedua,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang, Suharsono menuturkan, dewan memang sudah mernggarkan pembangunan RSUD sebesar Rp 30 miliar. Sebesar Rp 10 miliar untuk pekerjaan pembangunan, sisanya untuk sarana dan prasarana. Seharusnya pembangunan tersebut sudah rampung dalam waktu 150 hari.

“Dari sisi perencanaan sudah dipertimbangkan secara matang, tapi realitas progress pembangunannya sangat minim sekali,” ungkapnya.

Menurut Suharsono, seharusnya sejak awal pembangunan, pengawasan dari dinas harus ketat supaya tidak terjadi keterlambatan.

Hal ini tentu merugikan Pemkot dan masyarakat. Layanan rumah sakit yang seharusnya dapat berjalan 2020, terpaksa harus diurungkan. Padahal, alat kesehatan sudah dianggarkan.

“Kami berharap ini jadi pembelajaran bahwa pengawasan ketat dan terarah harus dipantau tegas oleh Dinas,” ujarnya.

Ia meminta Pemkot untuk memberikan sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku apabila kontraktor tidak dapat merampungkan proyeknya.

“Kalau sudah diberi peringatan sampai habis surat perintah kerja (SPK) harus ada sanksi. Paling tidak blacklist karena prestasi kerjanya tidak baik,” tambahnya.

Lanjut Suharharsono, Komisi C DPRD Kota Semarang akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Distaru agar hal tersebut tidak terjadi lagi di kemudian hari. (El)