Home Headline Proyek e-KTP Dibeckingi DPR dan Sarana Bancakan Pejabat

Proyek e-KTP Dibeckingi DPR dan Sarana Bancakan Pejabat

image
Diskusi sengkarut dugaan korupsi e-KTP di pressroom Pemprov Jateng, Selasa (25/11). (BJ)

Semarang, 25/11 (Beritajateng.net) – Proyek E-KTP yang akhirnya berhenti dan meninggalkan masalah hukum, ternyata permainan kelas elit dan mafia proyek di Indonesia. Dan ironisnya, proyek tersebut mendapat beckingan dari DPR untuk bancakan hasil korupsi E-KTP. Hal tersebut terungkap saat diskusi Forum Wartawan Pemprov & DPRD Jateng (FWPJT) dan Kelompok Diskusi Wartawan (KDW), Selasa (25/11) di Press Room Pemprov Jateng.

Salah satu pembicara dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (Maki) Boyamin menjelaskan bahwa proyek E-KTP merupakan permainan monopoli dari seorang pengusaha untuk mendapatkan keuntungan sepanjang masa dan sebagai sarana bancakan para pejabat. “Dari awal tender sudah terlihat kalau proyek ini sebuah permainan untuk mendapatkan keuntungan,” ujar Boyamin.

Lebih lanjut Boyamin mengatakan, sebelum proyek ini digedok, Depdagri meminta tender ke luar Negeri dan ternyata banyak perusahaan yang menawarkan tender Rp 5 sampai Rp 10 T. “Permintaan tender ini hanya sebagai ancang-ancang untuk memainkan proyek,” tambahnya. Mendengar ada proyek besar di Indonesia, seseorang datang ke Prancis untuk memesan chip khusus yang sebenarnya sudah 4 tahun tidak diproduksi.

Seseorang ini memesan kembali chips khusus tersebut termasuk hak patennya.”Orang ini sangat luar biasa, sebelum proyek ini berlangsung, orang ini sudah memikirkan bagaimana mendapatkan keuntungan sepanjang masa,” tambahnya lagi.

Dengan monopoli tersebut, siapapun pemenang tender tidak akan bisa mencetak E-KTP kecuali dengan membeli kepada seseorang tadi. “Per KTP orang ini mendapatkan Rp 2 ribu dan ia akan mendapatkan keuntungan tersebut sepanjang umur Indonesia,” ujarnya.

Permainan yang lain terungkap juga dalam sistem tender, ada puluhan perusahaan yang ikut tender dan ternyata peserta tender diberi persyaratan yang sengaja tidak mungkin diselesaikan oleh peserta tender. “Peserta tender sengaja diberi persyaratan yang tidak mungkin. Karena diberikan spek, waktu yang tidak mungkin, akhirnya peserta tender ini pun gugur. Tapi ada dua perusahaan yang sengaja dibocorkan untuk memenuhinya, padahal dua perusahaan ini memberikan penawaran lebih mahal dari perusahaan yang gugur,” jelasnya.

Lebih lanjut Boyamin juga menegaskan, permainan tersebut mendapatkan beckingan dari DPR dan yang duduk di DPR yang paling lantang mendapatkan bagian lebih tinggi dibandingkan dengan yang hanya diam.”Seharusnya tender diulang, tapi memang sudah sengaja ada penguncian spek, ada kesengajaan untuk memenangkan perusahaan tertentu, dan ironisnya dibeckingi oleh DPR,” pungkasnya.

Sementara itu Aktivis anti korupsi, Mahfudz Ali mengatakan untuk membongkar kasus dugaan korupsi E-KTP, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk tidak jalan di tempat hanya sebatas statement. “KPK harus serius membongkar kasus tersebut secara total dan tidak hanya sebatas statement. Karena bukti-bukti sudah jelas, KPK harus membongkar siapa dalang dibalik ini semua,” tambahnya. (BJ/pj)