Home Hiburan Privatisasi Pantai Ancam Pariwisata Karimunjawa

Privatisasi Pantai Ancam Pariwisata Karimunjawa

Karimunjawa

SEMARANG, 13/10 (BeritaJateng.net) – Kawasan Kepulauan Karimunjawa yang terletak di  48 mil dari Kota Jepara merupakan kawasan yang saat ini menjadi destinasi utama kepariwisataan di Jawa Tengah bahkan sudah menjadi salah satu destinasi utama turis turis manca negara yang berkunjung ke Indonesia. Kawasan ini terkenal akan pantainya yang indah dengan airnya yang jernih berpasir putih dan panoramanya yang elok.

Daya tarik panorama Karimunjawa saat ini mulai terancam dengan adanya privatisasi pantai yang dilakukan oleh para pemilik modal yang mendirikan resort resort di tepi pantai. Dengan privatisasi ini, wisatawan tidak diperbolehkan masuk di pantai tersebut.

Anggota Komisi B DPRD Jawa Tengah Didiek Hardiana mengungkapkan, langhkah yang diambil para pemilik modal tersebut bisa mematikan pariwisata di kepulauan yang saat ini sudah ramai dikunjungi wisdatawan.

“Sangat disayangkan, penguasaan pantai seperti ini bisa membuat Karimun menjadi wilayah dengan pola wisata tertutup,” ungkapnya.

Didiek menjelaskan, dalam kunjungan kerjanya di kepulauan tersebut, 6-7 Oktober, Komisi B DPRD Jawa Tengah menemukan beberapa pantai sudah dikuasai oleh pemilik modal dan berdiri resort resort. Beberapa Resort yang sudah berdiri dan menguasai pantai adalah Nirvana Resort, Jiwa Quest, Arie’s Lagoon, Omah Alcy dan Kura Kura resort.

“Di pantai pantai yang dikuasai resort tersebut, masyarakat tidak bisa masuk dan menikmati keindahannya. Petugas keamanan resort akan langsung mengusir siapapun yang bukan tamu resort,” jelasnya.

Disamping kawasan panatai yang sudah berdiri resort, tambah politisi PDI Perjuangan ini, hampir seluruh pantai yang membentang di seluruh kepulauan ini sudah dimiliki oleh pemilkik modal baik itu orang asing maupun pribumi.

Kondisi tersebut sangat memungkinkan seluruh wilayah pantai tidak bisa dinikmati wisatawan di masa yang akan datang.

“Kondisi ini sangat memprihatinkan dan harus segera dilakukan upaya nyata untuk mengatasinya,” katanya.

Yang lebih mengenaskan, urai Didiek, di Pulau Menyawakan, saat ini berdiri resort yang didominasi oleh tamu tamu bule dan imbasnya pengelola resort menerapkan aturan sangat ketat bagi masyarakat yang mencoba memasuki wilayah yang dimiliki oleh bule yang berasal dari Italia.

“Ada laporan dari nelayan setempat yang mengaku diusir dari kawasan pantai. Padahal saat itu mereka sedang berlindung dari badai dan tidak turun dari kapal. Namun tetap diusir dari kawasan pantai,” terangnya.

Wakil Ketua Komisi B Yudhi Sancoyo mengusulkan agar pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemkab Jepara segera mengambil langkah untuk mengatasi persoalan ini.

“Regulasinya sudah jelas, ada Undang Undang 27 tahun 2007 yang mengatur tentang kawasan pantai sejauh 100 meter dari garis pasang terluar yang merupakan kawasan publik dan tidak boleh dimiliki secara pribadi. Pemerintah harus tegas menegakkan undang undang ini,” jelasnya.

Yudhi menambahkan, pihaknya akan segera mengusulkan agar Pemprov Jateng segera menyusun Peraturan Daerah yang bisa menjadi dasar untuk melakukan penertiban privatisasi pantai yang saat ini terjadi.

“Upaya ini diharapkan bisa menjadi dasar bagi pihak pihak terkait untuk melindungi Karimunjawa dari upaya privatisasi yang bisa mematikan kepariwisataan di kepulauan yang terletak di Kabupaten Jepara ini,” pungkasnya. (BJ13)