Home Headline Presiden Jokowi Tersandra Kepentingan Parpol

Presiden Jokowi Tersandra Kepentingan Parpol

Jokowi.foto/ist

Jokowi.foto/ist
Jokowi.foto/ist

Kupang, 15/1 (Beritajateng.net) – Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang Frans Bapa Tokan MA, menilai Presiden Joko Widodo sedang tersandera kepentingan politik partai, dalam posisi penetapan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri.
“Untuk itu saya mengusulkan kepada Presiden Jokowi untuk tidak melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri dan mengusulkan calon yang baru, untuk kepentingan bangsa yang lebih besar,” kata Frans di Kupang, menjawab langkah politik Komisi III DPR RI yang secara aklamasi menetapkan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Sutarman.
Dalam rapat Komisi III DPR RI pada Rabu (14/1) sembilan fraksi yang hadir dalam pleno komisi tersebut, secara aklamasi menyetujui Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI.
Sembilan fraksi itu bahkan bersepekat mengangkat Budi Gunawan sebagai Kapolri dan sekaligus memberhentikan Jenderal Pol Sutarman.
Menurut Frans, secara kelembagaan di parlamen, terbaca nuansa permainan politik untuk menyandera Presiden Joko widodo dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selaku kepala negara dan kepela pemerintahan. Hal itu, untuk memberikan citra buruk terhadap Presiden usungan PDI Perjuangan, NasDem, Hanura, PKB dan PKP Indonesia itu.
Dalam kondisi aklamasi calon usulan Presiden Joko Widodo yang dilakukan Komisi III DPR RI kendati sudah menjadi tersangka korupsi oleh KPK RI, secara politik, anggota wakil rakyat, ingin menguji komitmen mantan Gubernur DKI Jakarta itu, dalam memberantas korupsi, sebagaimana telah menjadi bagian dari visi dan misi perjuangannya selama lima tahun ke depan.
Karena itulah, Presiden Joko widodo diharap tidak terjebak dengan permainan politik akal-akalan yang sedang disajikan oleh para anggota wakil rakyat tersebut.
Sebagai bapak dari seluruh Warga Negara Indonesia, Joko Widodo diharap bisa lebih berani untuk menentang sejumlah ‘paksaan’ politik yang sedang dilakoni oleh wakil rakyat yang ada di parlamen saat ini, dengan menyetujui Budi Gunawan seorang tersangka korupsi sebagai calon Kapolri.
Selain melakukan permainan penyanderaan politik terhadap Presiden Joko Widodo, menurut Frans, anggota parlamen di Komisi III sedang berpacu secara bersama, untuk mebentuk sebuah payung perlindungan, terhadap sejumlah dugaan korupsi dan pelanggaran pidana lainnya yang dilakukan oleh para kader di masing-masing partai politik yang ada.
Terbersit nuansa, jika kondisi kader di semua partai politik, saat ini sedang tersandung dugaan pelanggaran hukum, yang karena itulah, momentum penetapan Kapolri dalam posisi sebagai tersangka, sebagai pembuka jalan bagi upaya perlindungan atas kejahatan dan pelanggaran hukum yang sudah dilakukan para keder partai politik itu.
“Saya kira kita semua tahu bahwa hampir semua kader di partai politik yang ada di Indonesia dalam dugaan berpotensi besar telah melakukan sejumlah pelanggaran hukum dan kejahatan, dan karena itu butuh perlindungan agar tidak dihukum. Nah kondisi saat inilah yang dijadikan momentum emas,” katanya.
Alumni FISIP UGM Jogjakarta ini meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk lebih melihat kondisi dan kepentingan bangsa yang lebih besar, ketimbang memilih ‘upaya pkasa’ partai-partai dari hasil penetapan calon Kapolri yang sudah dilakukan secara aklamasi di Komisi III tersebut.(Ant/Bj02)