Home Headline Presiden Segera Terbitkan Surat Pemberhentian Sementara BW

Presiden Segera Terbitkan Surat Pemberhentian Sementara BW

Bambang Widjojanto

bambang widjojanto

Semarang, 13/2 (BeritaJateng.net) – Presiden Jokowi tampaknya akan segera mengeluarkan Surat
Keputusan Penghentian Sementara terhadap Bambang Widjojanto (BW)
sebagai pimpinan KPK.

Sebab, Kamis sore kemarin Mabes Polri sudah mengirimkan surat resmi kepada Presiden yang menyatakan BW sudah resmi menjadi tersangka dalam perkara dugaan mengarahkan saksi memberi keterangan palsu, yang saat ini sedang ditangani Bareskrim Polri.

Ketua Presidiun Ind Police Watch (IPW) Neta S Pane berharap, Presiden bertindak cepat, dengan
adanya surat dari Mabes Polri yang ditandatangani Wakapolri Badroeddin
Haiti itu, surat penghentian sementara BW bisa segera dikeluarkan.

“Sebab hingga saat ini, meski sudah menjadi tersangka, BW tetap menjadi
pimpinan KPK dan tidak mengundurkan diri, dengan alasan surat pengunduran dirinya tidak disetujui pimpinan KPK lainnya,” ujar Neta.

Padahal menurut Pasal 32 ayat 1 poin C Undang-undang Nomor 30 Tahun
2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan Pimpinan Komisi
Pemberantasan Korupsi berhenti atau diberhentikan karena menjadi
terdakwa akibat melakukan tindak pidana kejahatan.

“Untuk itu, Presiden harus bersikap tegas dan cepat untuk menegakkan undang-undang dengan mengeluarkan surat keputusan memberhentikan sementara BW sebagai pimpinan KPK,” tambah Neta.

Lebih lanjut Neta mengatakan, hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Pasal 32 ayat 2 undang-undang
itu menyebutkan, dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, diberhentikan sementara
dari jabatannya. Sedangkan ayat 3 UU tsb menegaskan, Pemberhentian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh
Presiden Republik Indonesia,” terangnya.

Dengan adanya pemberhentian sementara terhadap BW yang dilakukan Presiden diharapkan terjadi tertib hukum, sehingga masyarakat tidak melihat apa yang dilakukan BW dengan segala aktivitasnya di KPK sekarang ini sebagai sebuah pelanggaran hukum.

“Sikap tegas Presiden diperlukan agar KPK benar benar menjadi institusi profesional yang patuh hukum dan tidak dijadikan sebagai institusi untuk bermanuvernya kepentingan oknum-oknum,” pungkasnya. (BJ)