Presiden Perintahkan Segera Rekontruksi dan Rehabilitasi Bencana Gempa Pidie Aceh

Presiden RI Joko Widodo

JAKARTA, 16/12 (BeritaJateng.net) – Terkait Gempa yang terjadi di Pidie Jaya, Aceh, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo meminta penanganan Gempa sesuai perhitungan yang cermat, akurasi data dan identifikasi kebutuhan pasca bencana gempa, termasuk detail lokasi bencana. Hal itu disampaikan Presiden RI, ketika memimpin rapat terbatas, yang membahas tentang penanganan gempa Pidie Jaya, Aceh. Rapat terbatas tersebut, dilakukan di Kantor Presiden RI, Jakarta, Jumat (16/12).

“Saya minta Kepala BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) menyampaikan laporan dan langkah-langkah konsolidasi dan koordinasi terutama dalam soal jumlah dan kaitannya dengan lokasi serta jenis kebutuhan yang diperlukan. Saya ingin agar semuanya bisa dikerjakan secepat-cepatnya terkait dengan penanganan pasca bencana agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi secepat-cepatnya dimulai,” ucap Presiden.

Untuk tahap rekontruksi nantinya, Presiden meminta untuk melibatkan TNI. “Saya minta nanti bantuan dari TNI, juga dikerahkan dalam proses rekonstruksi yang segera akan dimulai untuk rusak berat, rusak sedang, maupun rusak ringan,” terang Presiden.

Melalui surat Nomor 39/PER/2016 Gubernur Aceh telah menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari (7-20 Desember 2016). Tahap rekontruksi dan rehabilitasi bencana, akan segera dimulai setelah berakhirnya masa tanggap darurat. Masa tanggap darurat, diberlakukan di tiga Kabupaten Di Aceh, yaitu Kabupaten Pidie Jaya, Pidie dan Bireuen.

Dalam pengantarnya, Presiden mengatakan telah dua kali mengunjungi daerah terdampak bencana gempa. “Penanganan sejak tiga hari di awal setelah kejadian, saya melihat sangat cepat dan bagus,” ucap Presiden.

Rapat terbatas, dilaksanakan sehari setelah kunjungan kerja Presiden ke Provinsi Aceh. Dalam kunjungannya yang kedua kemarin, Presiden memastikan rakyatnya yang menjadi korban bencana, mendapat bantuan. “Bantuan mulai dari pelayanan kesehatan, santunan kematian, ketersediaan logistik, santunan kematian, bantuan bagi anak-anak maupun fasilitas-fasilitas umum seperti Sekolah, Masjid dan beberapa kantor pemerintahan, seluruhnya mendapat pelayanan dan penanganan yang baik,” jelas Presiden.

Dalam rapat terbatas tersebut, turut hadir Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian, dan Kepala BNPB Willem Rampangilei. (ED/EL)

Tulis Komentar Pertama