Home Hukum dan Kriminal Praperadilan Bhatoegana Ditunda Hingga 6 April

Praperadilan Bhatoegana Ditunda Hingga 6 April

Sutan Bhatoegana

Sutan Bhatoegana

Jakarta, 23/3 (BeritaJateng.net) – Sidang praperadilan tersangka korupsi Sutan Bhatoegana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditunda hingga 6 April lantaran pihak termohon atau Komisi Pemberantasan Korupsi tidak hadir pada Senin.

“Termohon sudah dipanggil pada 9 Maret lewat surat secara sah dan tidak datang, kami akan panggil lagi pada sidang 6 April,” kata hakim Asiadi Sembiring di PN Jakarta Selatan, Senin.

Hakim menunda sidang hingga dua minggu karena akan menjalani masa libur paskah. “Kebetulan saya akan libur paskah dan pulang ke Medan, maka sidang ditunda dua minggu,” kata Asiadi.

Dalam sidang tersebut kuasa hukum Bhatoegana, Eggi Sudjana sempat memohon kepada hakim untuk menghadirkan mantan ketua komisi VII DPR RI tersebut dalam persidangan selanjutnya.

Namun hakim menolak dengan alasan pemohon tidak perlu hadir di persidangan.

“Soal penangguhan penahanan, itu bukan keputusan kewenangan hakim praperadilan. Tidak ada kewajiban untuk menghadirkan pemohon dalam sidang,” kata Asiadi.

Selain itu, Eggi juga sempat memberikan materi permohonan gugatan baru kepada hakim.

Kuasa hukum Bhatoegana memperbarui materi gugatan dengan menambah sejumlah poin baru. Namun hakim menolak penambahan materi gugatan tersebut karena dianggap sebagai permohonan baru.

Bhatoegana merupakan tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pembahasanl0 APBN Perubahan tahun 2013 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam kapasitasnya sebagai mantan Ketua Komisi VII dari Fraksi Partai Demokrat. Ia melalui kuasa hukumnya mengajukan praperadilan ke PN Jakarta Selatan pada 4 Maret lalu.

“Berdasarkan Pasal 51 KUHAP, seorang tersangka harus diberi tahu apa yg menjadi ketersangkaannya. Pak Sutan mengakui tidak diberi tahu apa yang jadi ketersangkaannya,” kata kuasa hukum Bhatoegana, Razman Arif Nasution pada 26 Februari.

Razman mengatakan, hal tersebut menjadi poin penting untuk menjadi dasar permohonan gugatan praperadilan Bhatoegana.

Selain itu, dasar lain yang menjadi permohonan gugatan praperadilan adalah adanya upaya-upaya KPK seperti pembohongan dan pengalihan kasus sebenarnya.

Tim kuasa hukum juga mendasarkan gugatan pada Pasal 63 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK yang menyebutkan kerugian seseorang dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. (ant/BJ)