Home Lintas Jateng PP Muhammadiyah Dorong Pembentukan Tim Kajian Untuk Mengkaji Cantrang

PP Muhammadiyah Dorong Pembentukan Tim Kajian Untuk Mengkaji Cantrang

839

Semarang, 28/2 (BeritaJateng.net) – Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PP Muhammadiyah mendorong pembentukan tim independen untuk mengkaji cantrang, alat penangkap ikan yang dilarang oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Kami sepakat mendorong pembentukan tim independen yang melibatkan semua unsur, terutama akademisi dari berbagai perguruan tinggi untuk mengkaji cantrang,” kata Wakil Ketua MPM PP Muhammadiyah Syahril Syah di Semarang, Selasa.

Hal tersebut diungkapkannya saat Diskusi Publik dan FGD bertajuk “Kembali ke Laut” yang digelar oleh Divisi Advokasi Buruh Tani Nelayan MPM PP Muhammadiyah.

Kajian yang dilakukan bersifat akademik terhadap cara kerja cantrang yang selama ini dinilai merugikan secara ekologis ekosistem di laut sehingga bisa diketahui secara persis apakah penggunaan cantrang merusak atau tidak.

“Termasuk, kajian ekonomis cantrang. Selama ini, pelarangan cantrang ternyata memiliki ‘multiplier effect’ terhadap keberlangsungan perekonomian. Bukan hanya nelayan, tetapi hingga industri yang saling berkaitan,” katanya.

Mulai dari industri surimi yang selama ini menggantungkan bahan baku dari ikan hasil tangkapan dengan cantrang, industri tepung ikan, lanjut dia, hingga nelayan budi daya yang pakannya menggunaka residu dari industri surimi.

“Jadi, bisa didapat potret secara menyeluruh dampak positif dan negatif kehadiran cantrang, dan setelah berhentinya nelayan menggunakan cantrang. Dari kajian ini, akan didapatkan instrumen untuk memberikan ‘judgment’,” katanya.

Sekarang ini, kata dia, MPM sudah mengawali dengan menggelar diskusi publik dan FGD menyikapi pelarangan cantrang dengan mengundang berbagai pihak, mulai KKP mewakili pemerintah, akademisi perguruan tinggi, dan nelayan.

“Kami mengundang juga perwakilan dari DPR RI, namun berhalangan hadir. Hasil dari FGD ini nanti akan kami sampaikan kepada berbagai pihak terkait, seperti KKP, komisi di DPR RI, dan sebagainya untuk ditindak lanjuti,” katanya.

Mengenai tim independen pengkajian cantrang yang merupakan tindak lanjut dari FGD itu, Syahril menargetkan setidaknya sudah bisa terbentuk pada April-Mei 2017 dengan melibatkan banyak pakar dari berbagai perguruan tinggi.

Dorongan pembentukan tim independen untuk mengkaji cantrang muncul dalam FGD itu, di antaranya dari Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I) agar didapatkan kajian valid secara akademis.

Sebagaimana disampaikan Ketua AP5I Budhi Wibowo yang meminta MPM PP Muhammadiyah menginisiasi pembentukan tim independen untuk mengkaji cantrang dengan melibatkan para pakar dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi.

“Kami bisa saja membentuk tim sendiri, tetapi nanti dianggap pesanan pengusaha. Nelayan pun bisa membentuk tim seperti itu, namun nanti dianggap pesanan nelayan. Kalau akademisi kan netral. Libatlan ahli-ahli dari perguruan tinggi,” katanya. (El)