Home Headline Polisi Tangkap Tiga Pelaku Penyalahgunaan Pupuk Bersubsidi

Polisi Tangkap Tiga Pelaku Penyalahgunaan Pupuk Bersubsidi

pupuk bersubsidi

Cilacap, 16/2 (BeritaJateng.net) – Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Cilacap, Jawa Tengah, menangkap tiga pelaku penyalahgunaan pupuk bersubsidi dan menyita barang bukti berupa 9 ton pupuk bersubsidi.

“Penangkapan terhadap pelaku dilakukan setelah kami menerjunkan tim untuk menyelidiki penyalahgunaan pupuk bersubsidi yang beredar di Kabupaten Cilacap,” kata Kepala Polres Cilacap Ajun Komisaris Besar Polisi Ulung Sampurna Jaya di Cilacap, Senin.

Setelah melakukan penyelidikan, kata dia, pihaknya menangkap tiga orang yang diduga menyalahgunakan pupuk bersubsidi, yakni SF (39), warga Desa Margasari, Kecamatan Sidareja, S (35), warga Dusun Margamulya, Desa Gandrungmangu, Kecamatan Gandrungmangu, dan KD (58), warga Dusun Bugel, Desa Panikel, Kecamatan Kampung Laut.

Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga mengamankan 9 ton pupuk bersubsidi yang terdiri atas 116 sak (satu sak berisi 50 kilogram, red.) urea dan 73 sak pupuk SP36.

“Dari hasil pemeriksaan pelaku menjelaskan bahwa pupuk tersebut seharusnya dijual untuk Kecamatan Kampung Laut dan sekitarnya namun oleh pelaku KD selaku pemegang izin penjualan, pupuk tersebut dijual kepada S kemudian pupuk tersebut dikirim kepada SF untuk dijual di Wilayah Sidareja,” katanya.

Padahal, kata dia, tersangka S dan SF tidak memiliki izin untuk menjual pupuk bersubsidi.

Terkait kasus tersebut, Kapolres mengatakan bahwa pihaknya menjerat KD dengan Pasal 21 ayat 1 juncto Pasal 30 ayat 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Dalam hal ini, lanjut dia, KD memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya atau di luar wilayah tanggung jawabnya.

Sementara untuk S dan SF dijerat Pasal 21 ayat 2 juncto Pasal 30 ayat 3 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013.

“Tersangka S dan SF tanpa izin melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan berupa pupuk bersubsidi pemerintah dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya dua tahun,” katanya. (ant/BJ)