Home Hukum dan Kriminal Polisi Selidiki Keaslian Surat Edaran BPJS

Polisi Selidiki Keaslian Surat Edaran BPJS

— Terkait Surat Edaran Tunjangan BPJS

Semarang, 10/12 (BeritaJateng.net) – Polisi akan tindak lanjuti terkait laporan yang dilakukan oleh Kepala Cabang (Kacab) Utama Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan Semarang, Roni Kurnia Hadi (48) mengenai surat edaran palsu yang mengatasnamakan BPJS Semarang.

Tim penyidik Reserse Kriminal (Reskrim) Polrestabes Semarang akan melibatkan Laboratorium Forensik (Labfor). Dari hasil uji labfor itu nantinya akan dijadikan sebagai bukti secara ilmiah.

Kasubag Humas Polrestabes Semarang, Kompol Suwarna mengatakan laporan itu bersifat pengaduan. Meskipun demikian, pihaknya tetap lakukan penyelidikan dengan melibatkan tim labfor.

“Karena kaitannya dengan dugaan pemalsuan dokumen, maka diperlukan pembuktian secara ilmiah untuk memastikan apakah benar dokumen surat tersebut palsu. Jika unsur-unsur pidana memenuhi, nanti dibuatkan laporan pidana resmi,” kata Suwarna di Mapolrestabes Semarang, Kamis (10/12).

Suwarna menambahkan dalam pengaduan tersebut tidak ada terlapor. Dari pihak Polrestabes Semarang sendiri telah memeriksa saksi dari pihak pengadu.

“Saksi sudah dimintai keterangan awal. Kalau terlapornya siapa memang belum jelas,” imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Roni Kurnia Hadi melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polrestabes Semarang dengan nomor Recom/25/XII/2015/SPKT/Restabes Smg, tertanggal 8 Desember 2015.

Dalam surat edaran yang beredar belakangan ini, para dokter berprestasi dengan spesifikasi Dokter Praktek Perorangan (DPP) akan dijanjikan menerima uang deposito sebesar Rp. 500 Juta (untuk dokter DPP rating Bintang 5), sedangkang dokter dengan rating Bintang 4 akan mendapatkan deposito senilai Rp. 300 Juta.

Menurutnya, surat edaran tersebut ia ketahui pada Tanggal 4 Desember 2015 lalu, setelah menerima laporan dari seorang dokter wanita berinisial EG, yang membuka praktek di daerah Banyumanik Semarang.

Secara pribadi dan instansi pihaknya merasa dicemarkan, dan secara tegas ia juga sudah membantah bahwa surat edaran tersebut palsu.

“Itu surat palsu yang tidak bertanggung jawab. Kami tegaskan bahwa BPJS Kesehatan Semarang tidak pernah ada program tersebut,” jelasnya. (Bj02)