Home Lintas Jateng Polisi Gagalkan Jual Beli Pupuk Bersubsidi Ilegal 

Polisi Gagalkan Jual Beli Pupuk Bersubsidi Ilegal 

626

Wakapolres dan Kasat Reskrim Polres Kudus menunjukkan pupuk bersubsidi yang diduga diselewengkan

Kudus, 16/3 (Beritajateng.net)-Belum lama ini aparat Polres Kudus berhasil mengamankan empat ton pupuk besubsidi berbagai jenis tanpa dilengkapi surat resmi. Pupuk yang dimuat menggunakan truk bernomor H 1469 RE ini, dikirim oleh Sujono (42) asal Desa Tuang, Kecamatan Karanganyar, Demak dengan tujuan Sur (53) warga Desa/ Kecamatan Klambu, Grobogan.

Wakapolres Kudus Kompol Yunaldi didampingi Kasat Reskrim AKP Sulkhan dalam keterangannya mengatakan, pupuk bersubsidi tersebut ditangkap di perbatasan Kudus-Grobogan tepatnya di Desa Babalan, Kecamatan Undaan Rabu (11/3) sekitar pukul 03.00 Dini hari. Ketika dilakukan pemeriksaan, sang sopir tidak bisa menunjukkan surat jalan atas barang yang dibawanya.

”Untuk pemeriksaan lebih lanjut, truk beserta muatannya diamankan ke Mapolres Kudus guna pemeriksaan lebih lanjut,” terang Kompol Yunaldi, Senin (16/3).

Setelah dilakukan pemeriksaan, lanjutnya, tangkapan hasil Operasi Fajar ini memuat pupuk urea 30 sak, NPK 20 sak, SP-36 20 sak dan ZA 10 sak yang masing-masing per sak seberat 50 kilogram. Dari hasil pemeriksaan tersebut, diduga kuat terjadi penyimpangan.

”Satu orang bernama Sjn sudah kita tetapkan menjadi tersangka,” tambahnya.

Dari catatan Beritajateng.net, dalam kurun waktu mulai akhir 2014 hingga triwulan 2015 ini, Polres Kudus telah menangani empat kasus pupuk bersubsidi. Tiga kasus diantaranya merupakan barang perlintasan dan satu kasus berasal dari Kudus yang akan dikirim ke daerah lain dan satu kasus diantaranya telah dilimpahkan ke Kejari Kudus.

Kasat Reskrim AKP Sulkan menambahkan, salah satu kasus lain yang kini tengah ditangani yakni 10 ton pupuk urea bersubsidi asal Demak yang diamankan petugas di sekitar perbatasan masuk Kudus. Menurutnya, pihaknya bertindak serius dalam pengawasan pupuk bersubsidi.

”Sesuai aturan, pupuk bersubsidi dari daerah satu tidak boleh diperjualbelikan ke daerah lain karena pembelian pupuk harus mengacu RDKK,” tuturnya.

Terpisah Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kudus, Budi Santosa mengatakan, tindakan petugas mengamankan pengiriman pupuk dari luar daerah sangat tepat. Dikatakan, pembelian pupuk bersubsidi sudah ada mekanisme dan aturannya sangat ketat.

”Pembelian antar wilayah tidak diperbolehkan, karena ketersediaan masing- masing daerah harus didahului pemesanan melalui pengajuan Rencana Difinitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) oleh kelompok tani atau gabungan kelompok tani (gapoktan). (BJ12)