Home Headline Polisi Bidik Pejabat Pemkot Soal Raibnya Dana Rp22 M

Polisi Bidik Pejabat Pemkot Soal Raibnya Dana Rp22 M

Ilustrasi

Ilustrasi

Semarang, 25/3 (BeritaJateng.net) – Kabar menguapnya dana deposito milik Pemkot Semarang sebesar Rp22 Miliar membuat beberapa kalangan heran dan tidak habis pikir kenapa uang di bank bisa menguap begitu saja. Bagi kalangan awam memang hal itu sesuatu yang tidak mungkin, namun kenyataannya hal itu terjadi.

Pertanyaannya adalah siapa aktor dibalik kasus ini ? kemana sebetulnya uang negara tersebut menguap ? apakah benar-benar masuk ke rekening bank atau masuk rekening pribadi ? siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut ? apakah ada unsur kesengajaan menguapkan uang tersebut ? siapa saja yang menikmati uang negara itu ?

Berikut penelusuran Tim BeritaJateng.net dalam investigasi yang digali dari berbagai sumber.

Kasus raibnya dana deposito milik Pemkot Semarang sebesar Rp 22 Miliar lebih ramai beredar di masyarakat pada awal 2015. Padahal kasus tersebut telah berlangsung sejak 2008 hingga Mei 2014. Dalam hal ini Pemkot Semarang melalui DPKAD “terlalu” mempercayakan kepada oknum bank BTPN yang ditugaskan untuk menyetorkan uang tersebut.

Ternyata sejak 2008, uang Pemkot yang seharusnya disimpan di bank BTPN tidak disetorkan seluruhnya oleh oknum tersebut dan berlangsung hingga 2014. Dari hasil korupsi itu, oknum BTPN bisa mengantongi uang negara sebesar Rp22,7 Miliar. Hebatnya lagi, oknum BTPN tersebut berhasil memperdaya Pemkot Semarang dengan menerbitkan buku deposito palsu, rekening koran palsu, bukti setoran palsu dan lainnya.

Anehnya, pejabat Pemkot tidak mengetahui (atau pura-pura tidak tahu) kalau dokumen yang diberikan oknum BTPN tersebut palsu. Untuk memuluskan aksi oknum tersebut, uang hasil “mencuri” dari dana Pemkot tersebut dialirkan ke beberapa pejabat, dan ini yang bisa membuktikan adalah oknum BTPN tersebut, siapa saja yang menikmati uang “haram” itu dan berapa nominal masing-masing pejabat.

Hebatnya, sang oknum BTPN itu bisa mempengarhui penegak hukum supaya kasus itu tidak ditangani oleh polisi. Secara mendadak, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menggelar press rilis kalau Kejati telah melakukan lidik sebelum kasus itu mencuat dan dilaporkan ke Polda Jateng dan Polrestabes Semarang. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar apa motif Kejaksaan.

Padahal dalam MoU Kejaksaan dan Polri, dalam satu kasus tidak bisa ditangani oleh dua instansi penegak hukum kecuali ada penyerahan. Apalagi kepolisian yang menerima laporan dari berbagai pihak telah mengantongi bukti-bukti otentik sehingga perioritas penangangan ada di Polri. Kengototan Kejaksaan dalam kasus itu, setelah ditelusuri ternyata calon tersangka utama yakni oknum BTPN masih “keluarga” dengan instansi penegak hukum.

Namun, karena “lemah” dalam barang bukti, Kejati akhirnya menyerahkan penangangan kasus itu ke Kepolisian, toh nantinya kasus itu akan bermuara ke Kejaksaan dalam penuntutan jika berkas perkara telah selesai disusun oleh kepolisian.

Kepolisian akhirnya meningkatkan kasus tersebut dari penyelidikan ke penyidikan. Polisi telah memeriksa sedikitnya 12 orang baik calon tersangka utama maupun pejabat-pejabat yang diduga mengetahui raibnya dana Rp22 miliar tersebut. Peningkatan status itu karena polisi telah mengantongi bukti-bukti, baik itu sertifikat deposito, rekening koran, bukti setoran dan lain-lain yang semuanya palsu karena dikeluarkan bukan oleh bank melainkan oleh calon tersangka.

Untuk diketahui, Pemkot Semarang melalui Kepala DPKAD mengadukan kasus perbuatan melawan peyimpangan yang merugikan kerugian negara pada 21 Januari 2015 dan BTPN juga melaporkan seorang oknum pegawainya yang diduga memalsukan dokumen deposito milik negara tersebut ke Polda Jateng.

Setelah dilakukan penyelidikan, Tim Tipikor Polrestabes Semarang dan Polda Jateng menggelar perkara tersebut dan diambil kesimpulan kepolisian tetap akan menuntaskan kasus raibnya Rp 22 Miliar. Karena polisi berdalih jika dua instansi sama-sama melakukan penyelidikan dalam kasus yang sama, maka surat perintah penyelidikan diterbitkan untuk instansi yang telah mengantongi bukti lebih banyak.

Dari pemeriksaan beberapa saksi, polisi memang belum menetapkan tersangka dalam kasus ini, hal ini karena sesuai dengan KUHAP tentunya peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan. Polisi pun menyiapkan pemeriksaan dan mengumpulkan bukti-bukti lain dengan memeriksa saksi ahli, surat-surat dan petunjuk lain. Setelah itu baru polisi menetapkan tersangka meski polisi telah mengantongi siapa tersangka dalam kasus tersebut.

Kasus raibnya dana deposito Rp22,7 miliar itu tergolong cantik karena bisa berlangsung cukup lama. Hal ini berkat peran kerja sama “kejahatan” dari oknum Bank maupun dari pejabat Pemkot maupun dari PNS Pemkot Semarang. Bahkan polisi telah mengantongi siapa-siapa oknum Pemkot yang terlibat berikut barang buktinya.

Sangat mencengangkan apa yang dilakukan oleh oknum Bank tersebut, mengapa tidak, dari dana miliaran yang disetorkan Pemkot Semarang melalui oknum tersebut, hanya menyisakan Rp82 juta yang ada di rekening giro, Rp 514 juta di sertifikat deposito yang masing-masing Rp 400 juta, Rp 100 juta dan Rp 14 juta. (*)

Advertisements