Home Headline Polemik Relokasi Tambakrejo, Warga Geram Ada Oknum Provokator

Polemik Relokasi Tambakrejo, Warga Geram Ada Oknum Provokator

144
0
Normalisasi Sungai Banjir Kanal Timur (BKT) Semarang.
        SEMARANG, 4/4 (BeritaJateng.net) – Warga Tambakrejo Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, yang tinggal di bantaran sungai Banjir Kanal Timur (BKT) geram lantaran merasa dimanfaatkan oknum warga. Oknum tersebut diduga sebagai provokator pembentuk kelompok warga yang menolak rencana relokasi ke Rusunawa Kudu oleh Pemkot Semarang, terkait pembangunan normalisasi BKT.
        Isu yang berusaha diangkat menggunakan istilah ‘penggusuran’ tanpa ganti rugi. Sehingga mereka menuntut Pemkot Semarang untuk memberikan ganti untung berupa rumah permanen dan uang modal usaha Rp 50 juta kepada pemerintah. Padahal semua warga yang tinggal di permukiman kumuh bantaran sungai tersebut menempati lahan milik pemerintah. Kawasan yang kerap tenggelam oleh rob.
         Sementara langkah Pemkot Semarang juga telah berjanji menempatkan semua warga tersebut ke Rusunawa Kudu secara gratis selama satu tahun. “Rata-rata warga di bantaran sungai BKT (Tambakrejo) sini sebetulnya setuju direlokasi di Rusunawa Kudu. Yang menolak adalah kelompok warga yang diprovokatori oleh RMD. Jumlah yang menolak sebetulnya hanya kurang lebih 20 orang,” kata salah satu warga bantaran Tambakrejo, SR, 50, Rabu (4/4).
        SR sendiri merasa geram atas sikap RMD. Sebab, RMD seringkali memanfaatkan warga atas situasi sekarang ini. Seringkali menggunakan data palsu atasnama warga Tambakrejo RT 5 RW 16 Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara. “Data palsu tersebut digunakan untuk mendapatkan dana bantuan-bantuan. Misalnya bantuan TPQ, bantuan modal nelayan dan lain-lain. Kali ini menuntut Pemkot Semarang membangunkan rumah permanen dan uang modal Rp 50 juta,” ungkap SR.
         Bahkan RMD menobatkan diri menjabat sebagai Ketua RT tanpa persetujuan warga. Dijelaskannya, bahwa warga bantaran sungai di kawasan Tambakrejo tersebut sebetulnya adalah penghuni liar yang menempati lahan pemerintah. “Sebetulnya tidak punya RT. Maka status kependudukannya ikut gabung di RT Edi 5 RW 16 (lokasinya di sebelah barat tambak),” terangnya.
          Munculnya istilah “Kampung Nelayan”, kata dia, juga membuat warga kebingungan. Sebab, warga permukiman kumuh tersebut sebetulnya hanya segelintir yang bekerja sebagai nelayan. “Saya malah bingung, tiba-tiba belakangan ini banyak orang mengaku nelayan. Bisa dicek, di sini hanya segelintir yang asli nelayan. Kalau tidak salah hanya enam orang nelayan, yakni Ismawan, Marzuki, Agus, Safi’, Nur, dan Sis. Untuk mendapatkan bantuan masing-masing Rp 10 juta, tiba-tiba banyak orang mengaku nelayan. Kampungnya diberi tulisan Kampung Nelayan. Padahal tidak pernah sama sekali melaut,” katanya.
        Selain itu, jumlah warga Tambakrejo yang sering diberitakan berjumlah 148 kepala keluarga (KK) korban penggusuran dinilai tidak sesuai fakta. “Kami bingung, kok banyak banget. Jumlah warga di sini hanya kurang lebih 100-an KK. Ada sebanyak 73 KK yang setuju direlokasi ke Rusunawa. Tanggal 8 April 2018 mendatang ambil kunci. Sisanya menolak, karena minta rumah permanen dan Rp 60 juta untuk modal,” kata pria yang mengaku tinggal sejak 10 tahun silam itu.
          Dia juga mengaku tidak habis pikir mengapa justru RMD akhir-akhir ini malah dibantu advokasi oleh para aktivis mahasiswa, maupun LSM, untuk menekan pemerintah. “Sudah saya bilang kepada para mahasiswa yang main ke sini. Mereka merupakan kaum intelektual generasi penerus. Mestinya mereka paham konteks masalah. Bukan malah terjebak dan dimanfaatkan oleh kepentingan yang enggak bener,” katanya.
         Ditegaskan, justru rata-rata warga malah senang direlokasi. Termasuk ada uang tali asih kurang lebih Rp 3 juta. Sebab selama ini banyak warga tinggal dalam gubuk reyot dalam ancaman rob. Berkali ulang ada rumah warga roboh, barang hancur akibat terendam rob.
          “Tulisan kampung nelayan, kulo dewe bingung. Kok bisa disebut kampung nelayan. Lhawong cuma segelintir yang nelayan. Rata-rata warga pencahariannya sebagai buruh pabrik, proyek bangunan, dagang bakso keliling, jualan ikan laut (bukan nelayan), buruh bongkar muat, dan sopir,” katanya.
         Sedangkan untuk penghasilan tambahan, di sepanjang bantaran sungai BKT, warga membendung bantaran sungai membentuk sekat-sekat untuk dijadikan tambak ikan. “Jadi, tambak-tambak itu sebetulnya bantaran sungai,” terangnya.
         Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang, Suharsono mengatakan, pihaknya mendorong agar persoalan mengenai Banjir Kanal Timur ini bisa segera diselesaikan. “Kami mendorong Pemkot Semarang melakukan percepatan, membantu pembangunan yang sedang dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Di beberapa titik, seperti di Tambakrejo ini perlu disegera dikoordinasikan. Mereka harus segera diajak bicara dan difasilitasi. Sebagian yang sudah setuju agar segera diberikan kunci Rusunawa,” katanya.
          Bagi warga yang masih menolak perlu diajak bicara secara baik-baik. Mereka maunya seperti apa. Tentunya agar sama-sama tidak memberatkan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemkot Semarang. “Mereka tentu ingin mendapat perlakuan yang layak. Di sisi lain, adanya kemampuan keuangan pemkot semaksimal mungkin diberikan tempat layak. Kami mengapreasi langkah pemkot,” katanya. (El)