Home Lintas Jateng Polemik Dana Komunikasi Dewan, Bupati Konsultasi ke Kajari

Polemik Dana Komunikasi Dewan, Bupati Konsultasi ke Kajari

Foto: ilustrasi

Grobogan, 8/12 (Beritajateng.net) – Guna menagih dana tunjangan komunikasi intensif (TKI) mantan anggota DPRD periode 2004-2009 yang sebagian belum dikembalikan, Bupati Grobogan Bambang Pudjiono terlebih dulu akan mengkonsultasikan proses hukum lanjutan kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Purwodadi, Sinarta Sembiring. Meski sebelumnya, pihak kejaksaan negeri (Kejari) siap melakukan gugatan perdata.

Bupati mengatakan, pihaknya akan menanyakan ke pihak Kejari Purwodadi tentang sejauh mana upaya yang dilakukan dalam menagih dana tunjangan sebesar Rp 1,071 miliar tersebut. Pasalnya, pada tahun 2012 silam, Kejari sudah menerima surat kuasa dari pemerintah untuk melakukan penagihan.

“Jika memang 20 orang mantan anggota Desa tidak memiliki itikad baik, ya saya akan menanyakan ke Kejari terkait langkah hukum apa yang bisa ditempuh. Tentang gugatan perdata, akan saya konsultasikan dulu dengan kejaksaan. Karena mereka yang lebih faham tentang hukum,” ujar Bambang Pudjiono seusai coffe morning, Senin (8/12) pagi.

Bupati dua periode ini mengaku, pihaknya belum mengetahui tindakan hukum apa yang dilakukan jika penerima dana tunjangan saat ini sudah meninggal dunia. “Apakah kewajiban mengembalikan akan diberikan pada ahli waris atau justru dihapuskan. Saya belum tahu persis,” terangnya.

Dari 20 mantan anggota Dewan yang belum mengembalikan, tiga diantaranya telah meninggal dunia. Mereka adalah Soewarmo yang menerima dana sebesar Rp18,34 juta, Basuki Rp 55,26 juta, dan Moh Toha Al Faruk sebesar Rp 59,26 juta. Dari jumlah penerima dana tunjangan tersebut, satu diantaranya kini menjabat kembali sebagai anggota DPRD periode 2014-2019, yakni Eko Budi Santoso.

Ketika dikonfirmasi, Eko yang kini menduduki Ketua Komisi C enggan berkomentar banyak terkait dana tunjangan dari APBD 2006 senilai Rp 53,26 juta yang diterimanya. “Yang jelas ini bukan korupsi. Saya siap kok mengembalikannya, meski dengan cara mengangsur,” singkat politisi PDIP ini via ponsel.

Sebagaimana diketahui, dana TKI dikucurkan melalui APBD Kabupaten tahun anggaran 2006. Seluruh anggota Dewan yang berjumlah 45 orang menerima. Sebanyak 42 orang, rata-rata menerima dana TKI antara Rp 40 juta hingga Rp 60 juta. Adapun untuk dua wakil ketua, masing-masing mendapat Rp 132 juta dan ketua dewan mendapat  Rp 192 juta.

Pemberian dana TKI pada anggota DPRD ini menjadi polemik setelah aturannya dicabut. Berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2007 yang merupakan revisi PP Nomor 37 tahun 2006, dana TKI yang sudah terlanjur diterima pimpinan dan anggota Dewan harus dikembalikan.

Dalam perjalanan, sebanyak 25 orang sudah mengembalikan. Sementara 20 orang lainnya ada yang sudah mengangsur. Namun sebagian besar belum mengembalikan sama sekali. Ini menjadi temuan BPK. (DP/pj)