Home Headline Polda Jateng Bongkar Peredaran Air Zam-zam Palsu  

Polda Jateng Bongkar Peredaran Air Zam-zam Palsu  

455
0
Polda Jateng Bongkar Peredaran Air Zam-zam Palsu  
      Semarang, Kepolisian Derah Jawa Tengah berhasil membongkar peredaran air zam zam palsu dengan melakukan  pengrebegan tempat produksi air zam zam palsu yang dikontrak CV. MOYA JANNA di Jalan Blado – Pagilaran No. 6 RT 03 RW 01 Ds. Blado, Kec. Blado, Kabupaten Batang pada Kamis (26/7).
       Kapolda Jateng Irjen Pol Condro Kirono menjelaskan dari pengungkapan ini Polisi berhasil menangkap dua orang yang ditengarai sebagai pemilik dan pelaku pemalsuan air zam-zam. Keduanya bernama Yusron (37) dan Effendi (54)  yang beralamat di kabupaten Batang.
       “Keduanya ini sudah menjalankan usaha ilegal mulai Oktober tahun 2017 hingga terbongkarnya bisnis pada bulan juli 2018,” ujarnya  saat kantor Ditreskrimsus Polda Jateng Jalan Sukun Raya Rabu (8/8).
       Dalam pembuatan air zam-zam palsu, tersangka memanfaatkan air isi ulang kemudian di kemas seolah-olah menyerupai air zam-zam asli dari arab saudi. Air zam zam palsu di kemas dengan berbagai ukuran, dan menempeli stiker dan merk AL Lattul Water.
         “Pelaku  mengganti air zam-zam dengan air isi ulang biasa kemudian dituangkan ke dalam botol mulai dari kecil 330 mililiter,  satu liter lima liter hingga 10 liter,” tambahnya.
       Dari keterangan pelaku, omset penjualan dari Oktober 2017 hingga bulan Juli 2018 air zam zam palsu yang diedarkan di wilayah Bandung  ini mencapai Rp.1,8 Milyar. Selain menangkap pelaku, Polisi juga menyita barang bukti berupa ratusan kardus air zam-zam siap edar, peralatan produsi, ribuan stiker dan label botol.
       Dua pelaku ini dijerat dengan pasal berlapis diantaranya Pasal 120 Undang-Undang No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 3 milyar dan atau  Pasal 142 Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang pangan dengan ancaman Pidana pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 4 milyar dan  Undang-Undang RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo pasal 55 KUHP ancaman pidana  penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2 miliar. (Nh/El)