Home Headline Pimpinan DPRD Jateng Dilantik, Ini Prioritas Yang Harus Diselesaikan

Pimpinan DPRD Jateng Dilantik, Ini Prioritas Yang Harus Diselesaikan

20

SEMARANG, 30/9 (Beritajateng.net) – Pimpinan DPRD Jawa Tengah siang tadi dilantik oleh Kepala Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Mereka adalah Bambang Kusriyanto (Ketua), Sukirman (Wakil Ketua), Ferry Wawan Cahyono (Wakil Ketua), Hery Pudyatmoko (Wakil Ketua), dan Quatly Abdul Kadir Alkatiri (Wakil Ketua).

Kepada wartawan Bambang Kusriyanto mengatakan, usai dirinya dan empat pimpinan lain dilantik harus bekerja dengan cepat mengingat sudah ada beberapa agenda yang harus diselesaikan sesuai program yang sudah direncanakan.

“Kami harus bekerja dengan cepat. Besok (Selasa (1/10)) kami selesaikan penyusunan AKD (alat Kelengkapan Dewan),” ungkapnya.

Setelah alat kelengkapan dewan selesai disusun, pekerjaan yang harus dikebut adalah pembahasan APBD murni tahun 2020.

“KUA PPAS sudah disusun anggota dewan periode kemarin. Kami harus selesaikan pembahasan APBD 2020 ini,” katanya.

Selain APBD 2020, masih ada dua Raperda yang harus diselesaikan sampai dengan bulan Desember mendatang. Kedua raperda tersebut adalah Raperda Minerba dan Perhubungan.

Lebih lanjut pria yang akrab dipanggil Bambang Krebo ini mengatakan, saat ini merupakan saat yang tepat untuk memperbaiki kualitas DPRD Jawa Tengah sebagaimana program yang dicanangkan sebelumnya yakni menjadikan DPRD Jateng sebagai parlemen modern.

“Parlemen Modern Mampu merubah perilaku hingga bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya secara profesional. Namun, dalam pelaksanaanya, jelas tak bisa sesederhana itu. Harus disiplin dan kontinyu,” jelasnya.

Krebo menambahkan, Tak boleh lagi anggota DPRD hanya 3D (Datang, Duduk, Duit). Perubahan fundamental menjadi parlemen modern ini sesuai dengan keinginan rakyat.

“Kita tahu, semua DPR (DPRD) itu selalu dikritik tentang datang, duduk kemudian duit. Ini sekarang tidak boleh lagi. Sekarang, datang, duduk dan bicara. Apa yang dibicarakan, aspirasi masyarakat Jateng,” bebernya.

Ia mengakui tak gampang melakukan itu. Namun mau tak mau harus dilakukan. Langkah pertama yang ia tekankan adalah tentang kehadiran, disiplin bicara dan tindakan. Upaya kedisiplinan itu ditungkan dalam Tata Tertib DPRD Jateng 2019-2024.

Ia mencontohkan, rapat paripurna tak akan lagi dilanjut jika memang tak memenuhi kuorum. Kini, jika tak kuorum maka rapat akan diskors 1 jam. Jika masih tak kuorum maka diskors lagi satu jam dan akan dijadwalkan lagi oleh pimpinan sidang untuk agenda rapat paripurna di hari lainnya.
Bambang menilai, jika tak kuorum namun sidang dilanjut maka hal itu akan mendidik anggota dewan tak disiplin.

“Kalau skors pertama dan kedua tetap tak kuorum tapi rapat tetap dilanjut maka akan membuat anggota malas. Dengan alasan sudah ada yang membahas maka mereka tak mau datang,” urainya.

Ia juga meminta masing-masing anggota memiliki tanggungjawab dengan setiap keputusan yang diambil oleh DPRD. Karena keputusan itu diambil secara kelembagaan.

Hal lainya adalah batas kuorum. Dalam rapat paripurna biasa hanya ditetapkan 50%+1. Artinya 61 anggota saja sudah cukup. Namun untuk keputusan Perda atau pembahasan APBD maka minimal 2/3 atau paling tidak 80 orang mesti hadir. Jika menyangkut hak angket maka batas minimal kuorum ¾ dari 120 anggota DPRD.

Ia juga meminta anggota disiplin waktu, salah satunya hadir tepat waktu di rapat-rapat. Jika terpaksa terlambat maka maksimal 30 menit. Soal sanksi, Bambang menyerahkannya pada Badan Kehormatan (BK) DPRD.

“Menurut saya ini kewajiban anggota DPRD. Kalau mau mengambil haknya, lanksanakan juga kewajibannya,’’ katanya.

Hal-hal itu dituangkan dalam pakta integritas dan harus diteken oleh semua anggota DPRD Jateng periode 2019-2024.

(NK)