Home Headline Pilkada Seharusnya Hajat Masyarakat Mencari Pemimpin

Pilkada Seharusnya Hajat Masyarakat Mencari Pemimpin

76
0

SEMARANG, 30/8 (beritajateng.net) – Sebagai respon atas perubahan di Jawa Tengah, telah muncul berbagai inisiatif warga. Energi penggerak inisiatif adalah kesadaran baru, bahwa Pilkada sesungguhnya adalah kepentingan warga, Pilkada adalah hajat warga, atau makmum seharusnya mencari imam, bukan sebaliknya. Demikian point-point penting yang berkembang dalam seminar dengan tema Masa Depan Baru Jawa Tengah, Rabu (20/8) di Kampus 2 Universitas PGRI Semarang yang diselenggarakan Badan Kajian Strategis dan didukung Institut Harkat Negeri (IHN).

Adib Achmadi Ketua Panitia dalam sambutannya mengatakan, bahwa sebagaimana disebutkan dalam alenia ketiga Pembukaan UUD 45, bahwa deklarasi kemerdekaan Indonesia didasari tiga hal: Pertama atas berkah rahmat Allah; Kedua didorong keinginan luhur; dan Ketiga supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas.

“Amat perlu ditegaskan bahwa kemerdekaan itu ditujukan supaya berkehidupan kebangsaan yg bebas. Pada posisi inilah bangsa, atau warga bangsa adalah subyek dalam menentukan masa depannya sendiri,” jelas Adib.

Pada alinea keempat, lanjut Adib, sangat jelas dikatakan bahwa pemerintahan negara dibentuk untuk melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta menjadi bagian dari tata dunia baru. Secara demikian sangat kongkrit bahwa pemerintahan negara adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan, yakni berkehidupan kebangsaan yang bebas.

“Dengan dasar inilah, maka pilkada sesungguhnya adalah hajat rakyat, kebutuhan rakyat untuk merumuskan keinginan dan kemauannya dalam menentukan hari depannya,” jelasnya.

Lukman Hakim, SE, M.Si, Ph.D Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Univeristas Sebelas Maret (UNS) yang hadir sebagai pembicara, mengatakan bahwa menurut Howard Dick, wilayah di Jawa yang berhasil menjadi daerah yang disebut sebagai “Pembangunan Berimbang” adalah Jawa Timur. Jawa Tengah dan Jawa Barat gagal memaksimalkan potensinya menjadi Pembangunan Berimbang, karena tidak menemukan strategi pembangunan yang jelas dalam merespons keadaan geografis yang ada.

Kelambatan dalam membuat politik jalan, lanjut Lukman, menyebabkan interkoneksi Jateng agak tersendat. Terlalu lamanya pembangunan jalan tol Semarang-Solo merupakan salah satu bukti bahwa “politik jalan” kurang berhasil.

“Indikator lain adalah matinya banyak perusahaan otobis misalnya seperti jurusan Yogyakarta-Semarang, Yogyakarta-Solo, dan kemudian diisi oleh angkutan dari Jawa Timur,” jelasnya.

Dari segi tata kelola pemerintahan, lanjut Lukman, nampak masih kurangnya komitmen pemerintah yang ditandai dengan anggaran yang masih lemah.

“Selama ini anggaran yang berkonsentrasi pada peningkatan sumber daya manusia seperti pendidikan dan lain-lain di Jateng masih kurang. Selain itu, kondisi infrastruktur di Jateng juga perlu segera dibenahi, sebab kendati DPRD sudah menaikan anggaran dari 300 ke 500 Milyar, namun belum mampu meningkatkan kualitas infrastruktur Jateng dibanding dengan provinsi-provinsi yang ada di Jawa,” papar Lukman.

Lebih lanjut Lukman Hakim menegaskan bahwa apa yang hilang adalah suatu kepemimpinan yang nguwongke.

“Justru yang hilang dalam situasi seperti ini adalah sikap “nguwongke” atau sikap empati yang melahirkan solusi kreatif. Karena itu dibutuhkan Gubernur yang empati terhadap nasib rakyat, dan memberikan solusi kreatif yang menyebabkan seluruh masyarakat mau begerak,” lanjut Lumkan.

Dr. Abdul Jalil, M.E.I Asisten Direktur Pascasarjana STAIN Kudus pembicara dalam seminar tersebut, menambahkan untuk menciptakan sebuah tatanan yang baik, dibutuhkan sebuah tatanan yang berjalan secara jujur, egaliter, transparan dan demokratis. Masing-masing tidak jatuh dan terperangkap pada pemaksaan kehendak, merasa paling benar, paling berkuasa, kebal kritik dan sikap-sikap destruktif lainnya.

“Pemimpin sejati jelas selalu “melek”, matanya harus fungsional. Ini menyangkut tiga hal: Pertama, ia harus “melek” secara batin. Mata spiritualnya harus fungsional, hal mana ditandai oleh moralitas, integritas, dan karakter yang relatif tak tercela; Kedua, mata budinya juga fungsional. Ia tak pernah bosan menginvestasikan waktu, uang, dan seluruh hidupnya untuk mengejar ilmu pengetahuan, mencari informasi, mengumpulkan fakta, data, dan informasi, belajar dari sejarah tentang segala sesuatu yang terkait dengan rakyatnya; Ketiga, mata inderawinya juga fungsional,” papar Jalil.

Masalahnya sekarang, lanjut Jalil, adalah siapakah masih memiliki “penglihatan”? Siapakah yang mampu melihat kondisi masa depan yang lebih berkesesuaian dengan Jawa Tengah? Siapakah yang masih mampu menyelaraskan kata dan perbuatannya (membangun integritas)? Siapakah yang masih melek mata budi dan mata batinnya? Mari kita cari orang-orang semacam itu, dan mari kita nobatkan mereka menjadi pemimpin Jateng. Saatnya Makmum mencari imam, bukan imam mencari makmum.

(NK)