Home Lintas Jateng Pilkada, Iklan di Media Online Tidak Diatur dalam PKPU

Pilkada, Iklan di Media Online Tidak Diatur dalam PKPU

842

KPU Pilkada

Semarang, 15/8 (BeritaJateng.net) –
Aturan mengenai boleh tidaknya pemasangan iklan pilkada di media online hingga saat ini masih membingungkan para pasangan calon. Pasalnya, penyelenggara pilkada dalam hal ini KPU memberikan pemahaman yang berbeda.

Pendapat yang berbeda itu menyebutkan pemasangan iklan sosialisasi pasangan calon setelah tanggal 24 Agustus di media online selain yang difasilitasi KPU merupakan pelanggaran karena media online masuk dalam kategori media elektronik.

Namun pendapat yang lain menyatakan, pemasangan iklan di media online selain yang difasilitasi KPU tidak ada aturannya dalam PKPU dan hingga saat ini tidak ada penjelasan apakah pelanggaran atau tidak.

Agus Suprihanto anggota KPU Kota Semarang membeberkan jenis pelanggaran pemilu. Pelanggaran pertama adalah dana kampanye jika melebihi batas dana kampanye.

“Iklan di media massa yakni cetak dan elektronik. Iklan bukan akun sosial memang tidak di batasi berapa jumlah akun yang didaftarkan. Kita bedakan sanksinya di media cetak dan elektronik. Kita fasilitasi iklan di media cetak dan elektronik selama 14 hari sebelum hari tenang. KPU yang memfasilitasi,” terang Agus.

Lebih lanjut Agus mengatakan, yang masuk kategori media cetak itu surat kabar (koran), elektronik itu radio, TV dan media online.

“Ini agak rumit sih proses penentuannya. Pada proses itu jika ada pelanggaran kita berikan peringatan, 1 x 24 jam, jika tidak diindahkan maka baru di batalkan sebagai calon,” tambahnya.

Pelanggaran berat menurut Agus adalah politik uang. Jika terbukti maka kasusnya dibawa ke pengadilan. Selain itu kampanye di luar jadwal, money politik dan melanggar larangan kampanye (black kampaign), menghina salah satu calon dan makar atau unsur tidak mengakui NKRI itu ada pidananya sendiri.

Sementara itu Ketua KPU Kota Semarang Henry Wahyono menegaskan sesuai ketentuan, ada empat hal yang di fasilitasi KPU. Pertama, pemasangan alat peraga kampanye seperti spanduk, baliho, umbul-umbul. Kedua, bahan kampanye, seperti flyer, leaflet, pamflet dan poster yang mencetak KPU dan pasangan calon tidak diperbolehkan membuat bahan kampanye.

Ketiga, iklan di media massa baik cetak maupun elektronik semua difasilitasi KPU, calon tidak diperbolehka masang iklan sendiri. Dan keempat debat publik di televisi difasilitasi KPU.

“Selain itu tidak diatur dalam peraturan KPU tentang kampanye nomor 7 tahun 2015. Tidak diatur. Lah boleh atau nggak?, saya ndak berani ngomong,” ujar Henry.

Disinggung mengenai media online, pasangan calon harus mendaftarkan akun media ke KPU, dan jumlah akun yang didaftarkan itulah yang akan dipantau oleh KPU. Selain akun yang didaftarkan tidak termasuk dalam pantauan KPU.

“Iklan di media yang berbayar harus melalui KPU, dan mengenai iklan di media online hingga saat ini tidak ada penjelasan karena memang tidak diatur dalam PKPU, apakah boleh atau tidak yang jelas tidak ada penjelasan mengenai media online,” terang Henry.

Adapun kategori media massa yang diatur dalam PKPU adalah iklan di koran, televisi dan radio. Iklan itu di fasilitasi KPU.

“Prinsipnya iklan pengadaan di koran, televisi dan radio diatas Rp200 juta kami serahkan ke unit pelayanan ULP LPSI. Selain itu tidak diatur dalam PKPU,” pungkas Henry. (BJ)

Advertisements