Home Lintas Jateng Pilkada di Jepara Diperkirakan Berlangsung 2017

Pilkada di Jepara Diperkirakan Berlangsung 2017

Subchan Zuhri angota komisioner KPU Kabupaten Jepara
Subchan Zuhri angota komisioner KPU Kabupaten Jepara
Subchan Zuhri angota komisioner KPU Kabupaten Jepara

Jepara, 18/2 (BeritaJateng.net) -Setelah DPR mengesahkan revisi Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dapat dipastikan pelaksanaan Pilakada di Kabupaten Jepara akan berlangsung pada 2017.

Hasil revisi Komisi II DPR salah satunya pilkada serentak akan dimulai dengan tiga tahap yakni pada Desember 2015, Februari 2017, Juni 2018. Sedangkan pilkada serentak nasional baru dapat dimulai pada 2027.

Menurut angota komisioner KPU Kabupaten Jepara Subchan Zuhri, hasil revisi Undang-Undang pilkada ini banyak perubahan dibanding Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pilkada yang dikeluarkan presiden SBY tahun lalu.

“Dulu dalam Perpu pilkada diselenggarakan pada 2015, dan 2018. Namun hasil revisi yang telah diparipurnakan menegaskan bahwa Pilkada dilaksanakan dalam tiga tahap. Yakni Desember 2015, Februari 2017, dan Juni 2018,” kata Subchan.

Dengan putusan ini, lanjut dia, pilkada di Kabupaten Jepara akan diselenggarakan pada Februari 2017, sebab akhir masa jabatan (AMJ) bupati dan wakil bupati jatuh pada 10 April 2017. Hasil revisi lainnya adalah tahapan pilkada berlangsung dalam waktu tujuh bulan.

“Artinya, tahapan pilkada di Kabupaten Jepara diperkirakan dimulai pada Agustus 2016,” imbuhnya.

Lebih lanjut dikatakan, terkait dengan pembiayaan pilkada, dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 ini disebutkan dibiayai APBD dan didukung APBN.

Oleh karena itu, KPU Jepara dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait rencana pengajuan anggaran yang diharapkan sudah bisa disiapkan mulai APBD perubahan 2015 ini.

“Belum ada kepastian dalam hal pembiayaan yang ditanggung APBD dan didukung APBN ini. berapa persen APBD dan berapa persen APBN. Namun kami akan segera koordinasikan dengan pemerintah daerah,” katanya.

Disampaikan hasil revisi Undang-Undang Pilkada itu juga menegaskan bahwa pengajuan calon kembali menggunakan sisten paket yakni bupati dan wakil bupati.

Sebelumnya dalam Perppu, pilkada hanya akan memilih bupati. Sedangkan wakilnya dipilih oleh bupati terpilih.

Perubahan lain, yakni dihapuskannya tahapan uji publik. Tahapan ini diganti menjadi sosialisasi calon yang dilakukan oleh partai atau gabungan partai pengusung. (BJ18)