Home Ekbis Pilgub Jateng 2018, Buruh Pabrik Diliburkan

Pilgub Jateng 2018, Buruh Pabrik Diliburkan

128
0
       Purbalingga, 27/6 (BeritaJateng.net) – Sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 15 Tahun 2018 terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ditetapkan sebagai hari libur nasional, sehingga untuk karyawan perusahaan diberikan kesempatan untuk libur. Terkecuali perusahaan-perusahaan yang memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan tidak bisa diliburkan.
      “Rumah sakit, perusahaan-perusahaan transportasi, telekomunikasi yang jelas tetap memberikan pelayanan terhadap masyarakat walaupun hari libur,” kata Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial pada Dinas Tenaga Kerja (Dinnaker) Kabupaten Purbalingga, Tukimin saat diwawancarai di ruang kerjanya.
       Tukimin menegaskan seluruh buruh pabrik di wilayah Kabupaten Purbalingga dipastikan libur. Apabila ada karyawan perusahaan yang ternyata masuk setelah menggunakan hak pilihnya maka dianggap lembur.
       “Kalau kerja di hari libur maka disebutnya lembur, upahnya pun dihitung sesuai dengan hari libur,” ujarnya.
       Namun, Dinnaker tetap mengingatkan kepada seluruh pimpinan perusahaan untuk tidak menghalangi para pekerjanya menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018. Menurutnya,  apabila para buruh pabrik terhalangi untuk menentukan hak pilihnya masuk ke dalam hukum pidana.
       “Sebab melanggar nantikan masuknya pidana karena menghalangi atau tidak memberikan kesempatan orang untuk menggunakan hak pilihnya,” tegas Tukimin.
        Surat Edaran (SE) terkait Hari Libur Nasional dalam rangka Pilkada Tahun 2018 bagi seluruh pimpinan perusahaan di wilayah Kabupaten Purbalingga  yang dikeluarkan oleh Dinnaker sudah beredar sejak Selasa pagi (26/6). Ia pun menghimbau kepada para buruh pabrik agar tidak golput dan menggunakan hak pilihnya dengan baik dan sesuai hati nurani.
        “Yang jelas, ini merupakan kesempatan para karyawan-karyawan perusahaan agar bisa memanfaatkan kesempatan untuk menentukan masa depan pemerintahan selama lima tahun ke depan,” terangnya. (yit/El)