Home Lintas Jateng Peserta Pemilu Harus Laporkan Dana Kampanye

Peserta Pemilu Harus Laporkan Dana Kampanye

1914
0
Ketua KPID Jawa Tengah saat memberikan pemaparan terkait netralitas media dalam pelaksanaan Pemilukada.
       KAJEN, 20/9 (BeritaJateng.net) – Peserta pemilu dari berbagai partai yang ada di Kabupaten Pekalongan, diminta untuk melaporkan dana kampanye sebelum masa kampanye pada tanggal 23 September 2018 mendatang. Demikian disampaikan Divisi Organisasi Sumber Daya Manusia (SDM) Panwas Kabupaten Pekalongan, Nur Anis Kurlia.
       Ia mengatakan, sebelum masa kampanye ada tahap menyampaikan laporan awal dana kampanye (LADK) yang harus dilakukan oleh pasangan calon tim kampanye, partai politik, dan calon anggota dewan perwakilan daerah (DPD) peserta pemilu dalam rekening khusus dana kampanye pemilu kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten.
        “Masa kampanye Pemilu 2019 sendiri akan dimulai pada 23 September 2018 hingga 13 April 2019 mendatang. Kampanye Pemilu serentak Presiden dan wakil Presiden, DPD, DPR, DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota ini, memang terbilang cukup lama, yakni hampir enam bulan,” kata dia.
        Dikatakannya, peraturan tentang laporan dana kampanye ini sesuai dengan Pasal 338 ayat 1 dan 2 UU Nomor 7 Tahun 2018 menyatakan, Partai Politik dan calon anggota dewan perwakilan daerah (DPD) yang tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye dapat dikenai saksi berupa pembatalan sebagai peserta pemilu.
        “Laporan awal dana kampanye perlu disampaikan. Kalau tidak menyampaikan laporan asal dana kampanye, bisa dibatalkan di daerah peserta daerah setempat di Kabupaten Pekalongan,” katanya.
        Untuk itu, Panwas Kabupaten Pekalongan meminta agar semua partai politik yang ada di Kabupaten Pekalongan dapat menyampaikam laporan awal dana kampanye (LADK) sebelum 23 September 2018. Laporan tersebut diharapkan bisa disampaikan peserta pemilu, dengan mengedepankan kejujuran, transparansi tidak hanya memenuhi persyaratan Undang-undang.
         “Sumbangan dana kampanye dalam rekening khusus dana kampanye (RKDK) juga dibatasi maksimal untuk perseorangan Rp 2,5 miliar, dan BUMP (Badan Usaha Milik Partai) sebesar Rp 25 miliar. Sumbangan dana kampanye jika melebihi, maka dilarang digunakan, wajib dilaporkan ke KPU, dan diserahkan ke kas negara maksimal 14 hari setelah masa kampanye berakhir,” ujarnya. (ST/EL)