Home News Update Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak Dinilai Belum Efektif

Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak Dinilai Belum Efektif

IMG_20151030_125434

Semarang, 31/10 (BeritaJateng.net) – Salah satu kejahatan terhadap anak yang menjadi perhatian adalah kejahatan seksual yang akhir-akhir ini banyak terjadi. Dahulu, kejahatan seksual terhadap anak dianggap tabu dan menjadi aib yang luar biasa, namun seiring berjalannya waktu dan kemajuan teknologi, kejahatan seksual terhadap anak sudah dianggap sesuatu hal yang tidak tabu lagi.

Hal inilah yang mendasari  Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo menggelar ‘Rountable Discussion’ dengan tema “Peran Komunitas dalam Mitigasi Predator Anak” di ruang sidang gedung rektorat kampus 1 lantai 3 UIN Walisongo Semarang Jateng, Jumat (30/10).

Hadir sebagai narasumber dalam acara tersebut, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Pusat, Dr. Susanto. Dalam hal ini KPAI menilai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak belum efektif.

“Kami sedang mengikhtiarkan norma baru sebagai tambahan, namun revisi undang-undang perlindungan anak harus berjalan. Ada beberapa pemikiran terutama terkait pasal pidana. Hukuman bagi pelaku predator anak yang awalnya maksimal 15 tahun pidana diubah menjadi minimal 20 tahun pidana. Bahkan bisa hukuman maksimal seumur hidup. Mengingat terjadi ketidakadilan apabila korban sampai meninggal dunia,” papar Susanto.

Susanto menambahkan mengingat revisi undang-undang yang terlalu lama, hukuman pokok tetap berpedoman pada undang-undang perlindungan anak.

“Hal ini menjadi paradigma baru perlindungan kepada anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang selama ini belum diatur dalam aturan yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,” pungkas Susanto. (BJT01)