Home Ekbis Permintaan Transisi akan Dipenuhi

Permintaan Transisi akan Dipenuhi

wpid-szkq2hbd7k.jpg
Menteri Susy

Jakarta, 2/2 (Beritajateng.net) – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan permintaan transisi atau masa peralihan terkait penerapan alat tangkap yang ramah lingkungan oleh nelayan akan dipenuhi dalam waktu beberapa bulan.

“Ada permintaan masa transisi akan kami penuhi 2-3 bulan,” kata Susi Pudjiastuti di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin.

Menteri Susi menyadari bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 2 Tahun 2015 yang berisi tentang penertiban alat tangkap ternyata menimbulkan riak seperti di kawasan Pantura, Lampung, dan Sibolga.

Ia juga mengingatkan bahwa masih ada sejumlah nelayan yang melakukan praktek “mark-down” dalam menentukan bobot kapal agar perizinannya dapat dilakukan di tingkat pemerintah daerah dan bukan di pusat.

Untuk itu, ujar Susi, pihaknya juga akan melakukan verifikasi ulang. “Saya meyakini yang dibutuhkan masyarakat luas adalah keterbukaan kejujuran dan arahan. Sebagai otoritas kami juga wajib untuk melaksanakan pekerjaan sebagai penjaga public domain juga melindungi stakeholder,” ucapnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan juga menegaskan, pihaknya membuat regulasi adalah untuk kepedulian dan keberlanjutan lingkungan dan bukan karena kepentingan politik.

Sementara itu, Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) M Riza Damanik mengatakan, pihaknya mendukung pelarangan penggunaan alat tangkap merusak di seluruh wilayah perairan Indonesia.

“Pelarangan ini seharusnya sudah berlaku sejak empat dekade silam. Namun, kelonggaran penegakan hukum oleh pemerintahan sebelumnya telah berdampak kepada ketergantungan masyarakat pada alat tangkap merusak, seperti trawl dan pukat tarik,” kata Riza Damanik.

Namun, KNTI berpendapat perlu diberlakukan fase transisi yang berlaku selambat-lambatnya enam bulan sejak peraturan tersebut diberlakukan.

Riza memaparkan dalam kurun waktu fase transisi tersebut, pemerintah berkewajiban antara lain menyosialisaskan berbagai peraturan baik berupa pelarangan dan pembolehan penggunaan alat penangkapan ikan.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga perlu meningkatkan pengetahuan dan kapasitas kepada seluruh nelayan untuk menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan.

“Termasuk memastikan alat tangkap ramah lingkungan dimaksud dapat dengan mudah dan murah dimiliki oleh pelaku perikanan,” kata Ketum KNTI.

Pemerintah juga perlu menyiapkan insentif untuk pengalihan alat tangkap, bekerja sama dengan organisasi nelayan dan institusi penegak hukum untuk menyiapkan skema pengawasan terpadu dan berbasis masyarakat, serta perlindungan bagi ABK.(ant/bj02)