Home Lintas Jateng Perijinan Rumit, Bandara Komersial Batal Di Lanud Wirasaba

Perijinan Rumit, Bandara Komersial Batal Di Lanud Wirasaba

Pangkalan udara Wirasaba di Bukateja Purbalingga
Pangkalan udara Wirasaba di Bukateja Purbalingga
Pangkalan udara Wirasaba di Bukateja Purbalingga

Banyumas, 26/6 (BeritaJateng.net) –Pengembangan pangkalan udara milik TNI AU di Wirasaba di Kecamatan Bukateja, Purbalingga untuk dijadikan bandara komersial masih terhambat perizinan dan mungkin dibatalkan. Sebab, pengalihan status dari pangkalan udara TNI AU menjadi bandara komersial membutuhkan perizinan yang terlalu rumit dan butuh waktu lama.

Namun, rumitnya pengalihan status itu tidak menyurutkan pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk tetap memiliki bandara komersial di bagian barat dan tengah Jawa Tengah.

Agar dapat segera teralisasi, lima pemerintah daerah, yakni Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Cilacap sepakat membuat plan B menggantikan Bandara Wirasaba.

Bupati Banyumas Achmad Husein mengatakan dari empat pilihan lokasi yang dipakai, pilihan yang paling pas berada di Desa Karangcengis Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga. Tidak dipilihnya Banyumas sebagai lokasi bandara karena 90 persen wilayah Banyumas adalah pertanian.

Sementara lokasi alternatif lainnya, antara lain di Desa Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kabupaten Banjarnegara, dan Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas.

“Dari empat lokasi yang disediakan kami sepakat memilih Desa Karangcengis karena jika dipaksakan di Banyumas tidak bisa lantaran tidak ada lahan, Pak Gubernur,” kata Husein, Jum’at (26/6).

Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP mengatakan plan B untuk bandara di wilayah barat-tengah Jawa Tengah memang perlu dilakukan mengingat pengembangan Bandara Wirasaba sudah lama diusulkan namun tidak pernah selesai. Dengan adanya plan B, maka sudah ada rencana lain yang sudah siap dikerjakan.

“Alasan soal jarak dan pola kerjasama milik instansi militer ini membutuhkan aturan khusus dan lama. Nah kita mau cari yang cepet ya kita bangun sendiri. Nah ini alternatif yang kedua,” kata Ganjar.

Rencana alternatif yang disampaikan oleh kelima Kabupaten tersebut diterima Ganjar. Namun masih perlu ada penyesuaian, salah satunya MoU kerjasama antara lima kabupaten.

Setelah itu baru akan dilakukan percepatan dengan melakukan lobi ke kementerian di Jakarta. Sebab, alokasi anggaran yang disediakan oleh pemerintah pusat justru untuk pengembangan Bandara Tunggul Wulung Cilacap.

“Alokasi anggaran pusat justru ada di Cilacap. Saya bilang tidak mau karena jauh dari Banyumas dan sekitarnya. Nanti, besok Senin (29/6) saya suruh Dishubkominfo provinsi untuk dikoordinasikan agar cepat berjalan,” tuturnya.

Rencana alternatif pembangunan bandara di Kecamatan Bukateja ini membutuhkan lahan seluas 50 hektare ditambah 15 hektare Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP).

Pembangunan diprediksi menelan anggaran sebesar Rp 324,19 miliar dengan rincian pembebasan lahan Rp 90 miliar, pekerjaan tanah Rp 48,8 miliar, pengerjaan infrastruktur udara Rp 39,7 miliar, pengerjaan sistem mitigasi keamanan Rp 38,7 miliar, pekerjaan fasilitas darat Rp 50 miliar dan pajak serta supervisi Rp 33,3 miliar. (BJ33)