Home Lintas Jateng Perda KTR Nol, Videotron Tugumuda Boleh untuk Komersil Produk Rokok

Perda KTR Nol, Videotron Tugumuda Boleh untuk Komersil Produk Rokok

 

images(39)

Semarang, 17/11 (Beritajateng.net) – Pemkot Semarang telah menyiapkan rancangan regulasi baru tentang penyelenggaraan reklame yang ada di Kota Semarang.  Payung hukum yang dikemas melalui peraturan daerah (perda) itu sudah masuk dalam prolegda 2015.

Pengajuan perda baru tersebut menggantikan Perda Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame. Salah satu poin di dalamnya mengatur titik pemasangan reklame yang selama ini lebih banyak berdiri di lahan pemerintah, ke depan pemasangan diarahkan ke lahan pribadi.

Selain untuk menata estetika kota agar lebih tertib dan rapi, kebijakan tersebut juga untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

“Perda sebelumnya tahun 2012 akan dicabut dan digantikan perda baru tahun 2015. Saat ini pengajuan perda baru itu sudah masuk prolegda. Nantinya semua reklame yang ada di sarana prasarana (sarpras) kota akan masuk ke halaman pribadi, hanya daerah tertentu saja yang boleh di lahan pemerintah, seperti kawasan pemekaran,” terang Kabid Reklame Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame (PJPR) Kota Semarang Daryanto.

Mengenai reklame yang masih berdiri di lahan pemerintah, terang Daryanto, pihaknya masih memberi toleransi hingga tahun 2017 mendatang, tepatnya hingga masa izinnya habis.

“Kita tunggu masa izinnya habis, kita kunci (izin,red) sampai tahun 2017, setelah itu harus dipindah ke lahan sendiri,” jelasnya.

Disinggung keberadaan videotron yang berdiri di atas pospol di kawasan Tugu Muda, Daryanto menjelaskan, jika materi iklan tersebut masuk dalam kategori terkecuali.

Sesuai dengan Perda Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame, pasal 12 poin c menyebutkan, taman Tugu Muda dengan radius 150 meter kecuali megatron di atas satu pos polisi titik pantau ketertiban dan keamanan yang dilengkapi Semarang Traffic Manajemen Center (STMC), yang dikelola pemerintah daerah dan Polrestabes Semarang serta dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga. “Karena itu (videotron) untuk kepentingan sosialisasi STMC. Meski begitu tetap boleh dikomersilkan. Hanya saja prosentase iklannya dibatasi,” ujarnya.

Dia menambahkan, durasi komersil dengan layanan masyarakat prosentasenya antara 70:30 persen, artinya 70 persen untuk komersil dan 30 persen untuk sosialisasi.

“Saya tidak hafal pasti presentasenya, antara 70:30 atau 60:40,” imbuhnya.

Hal senada juga dikatakan anggota Komisi A DPRD Kota Semarang Wisnu Pudjonggo. Di area Tugu Muda memang sudah diatur sebagai wilayah putih (bebas reklame), terkecuali SMTC karena untuk kepentingan pihak kepolisian dalam memberi layanan sosial.

“Boleh untuk komersil tapi tidak semuanya, ada porsinya. Itu sesuai dengan hasil revisi perda tahun 2012. Intinya SMTC itu dikelola polrestabes dan pemkot. Untuk pelaksanaannya dikerjasamakan pihak ketiga, dan pihak ketiga diberi batasan untuk mengiklan. Saya tidak hafal prosentasenya berapa,” tandasnya.

Sementara terkait dengan perda baru tentang reklame yang diajukan oleh Dinas PJPR, legislator dari Fraksi Golkar itu mendukung. Karena kebijakan pendirian reklame di lahan sendiri akan membantu pengoptimalan PAD.

“Pajaknya akan lebih mahal dibanding retribusinya. Selain itu, keberadaan reklame di lahan sendiri juga memperindah estetika kota,” imbuhnya.

Sementara itu Humas Koalisi Masyarakat sipil Kota Semarang, Suroto mengatakan sesuai dengan perda nomor 14 tahun 2012 dan Perda KTR (kawasan tanpa rokok), maka videotron bisa dikomersilkan termasuk untuk iklan produk rokok.

“Kalau merujuk pada perda tersebut berarti videotron di tugu muda bisa dikomersilkan termasuk produk rokok. Yang penting pengelola memenuhi kewajibannya dengan membayar pajak,” ujar Suroto.

Ketika disinggung mengenai KTR karena di dekat gereja, Suroto menegaskan dalam perda KTR tidak menyebutkan jarak atau zero.

“Sehingga keberadaan videotron di tugu muda tidak masuk dalam KTR karena posisinya diluar dan diluar sekolahan. Sehingga pihak ketiga diperbolehkan untuk mengkomersilkan produk rokok,” pungkasnya. (BJ/pj)