Home Ekbis Penyewa Kawasan Sky Light Magelang Nunggak 2 Tahun

Penyewa Kawasan Sky Light Magelang Nunggak 2 Tahun

Ilustrasi
Ilustrasi

Semarang,22,1 (beritajateng.net) – Salah satu aset tanah milik Pemprov Jawa Tengah yang terletak di Kota Magelang dan saat ini disewakan kepada pihak ketiga selama 20 tahun dengan sistem sewa per tahun 50 juta rupiah diketahui sejak 2013 tidak melakukan kewajiban pembayaran.
Kondisi ini terungkap setelah Komisi A DPRD Jawa Tengah melakukan kunjungan dalam rangka mendata aset Pemprov Jateng, Selasa (20/1) kemarin. Anggota Komisi A Anisa Devi Ika Natalia mengungkapkan, Kawasan yang saat ini dikenal dengan kompleks pertokoan Sky Light ini merupakan kawasan yang cukup ramai namun pengelolanya tidak melakukan kewajibannya.
“Saya tidak habis mengerti, kenapa sudah dua tahun nunggak dan sampai sekarang tidak ada solusinya. Padahal kawasan itu cukup ramai,” ungkap Anisa, di Gedung Berlian, Kamis (22/1).
Menurut pengamatan politisi Partai Gerindra ini, kompleks pertokoan Sky Light terdiri atas sekitar 20 toko dan saat ini disewakan kepada konsumen dengan tarif antara 900 ribu rupiah sampai 3 juta rupiah setiap bulan. Dengan kondisi ini sepertinya tidak ada alasan pengelola wan prestasi dengan tidak membayar sewa sesuai dengan perjanjian kontrak yang sudah disepakati.
“Pengelola mengaku rugi karena kondisinya semakin sepi dan tidak bisa menutup beaya operasional,” katanya.
Anisa mengharapkan kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Jawa Tengah dan Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) Koordinator Kedu untuk segera menyelesaikan persoalan ini. Karena kalau dibiarkan berlarut larut akan memberatkan penyewa dalam menyelesaikan kwajibannya.
“Saya melihat DPPAD kurang bisa memaksimalkan pengelolaan aset yang menjadi tanggungjawabnya,” jelasnya.
Tidak hanya di Magelang, tambah Anisa, Persoalan aset juga ditemukan di beberapa wilayah seperti kawasan PRPP di Semarang, kawasan wisata Tawang Mangu, Kendal dan masih banyak lainnya.
Persoalan yang menyelimuti penataan dan pengelolaan aset yang juga ditemukan Komisi A dan tidak kalah penting adalah legalitas aset yang masih sangat minim dan harus mendapat perhatian serius Pemprov Jateng.
“Di Kendal saja kami menemukan dari 20 bidang tanah, hanya 3 yang ada legalitas kepemilikan yang sah. Ini tidak bisa dibiarkan dan harus segera diurus legalitasnya,” tegasnya.(BJ13)